jpnn.com - KENDARI - Anggota MPR Fraksi Golkar Dr. H. Deding Iskak, SH., MM., dan anggota MPR Fraksi Gerindra Khairul Saleh, menjadi nara sumber sesi ke-empat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar dengan metode outbound di Swiss-bel Hotel Kendari, Sultra, Sabtu siang (16/4).
Kedua narasumber memaparkan materi Lembaga-lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Pada sesi ini yang paling menarik setelah memasuki tanya jawab.
BACA JUGA: Haji Lulung Prihatin sama Ahok
Para mahasiswa berebut mengajukan pertanyaan, baik yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan di daerah maupun masalah aktual akhir-akhir ini terjadi.
Salah satu yang dipertanyakan adalah masalah infrastruktur. Seorang mahasiswa bertanya, kenapa pembangunan sebuah proyek infrastruktur kadang berhenti di tengah jalan.
BACA JUGA: Ha ha, Fahri Hamzah tak Sengaja Ketemu HNW di Lift
Menjawab pertanyaan ini, Deding Iskak menyatakan, ganti pejabat ganti kebijakan, adalah problem kita saat ini.
Dulu (zaman Orde Baru, red), sewaktu masih berlakunya GBHN, pembangunan sebuah proyek harus berkelanjutan.
BACA JUGA: Sudutkan Ahok, Hitung Bunga Deposito Duit Lahan Sumber Waras
"Sebetulnya, kebijakan sebuah pemerintahan tidak boleh berhenti, tapi harus berkelanjutan," kata Deding. Namun yang menjadi masalah, kadang ada pejabat yang menonjol adalah egoistiknya.
Infrastruktur, menurut Khairul Saleh, adalah masalah kita. Ekonomi bisa berjalan dengan baik sangat tergantung dari infrastruktur. "Bagaimana kita bisa memperoleh nilai tambah, kalau misalnya, untuk mengangkat hasil pertanian ke gudang butuh biaya besar, karena transfortasinya tidak lancar," ujar Khairul Saleh.
Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra dari dapil Sulawesi Tenggara ini melihat ada kecenderungan infrastruktur tidak teralokasi dengan adil. Kenapa? Menurut Khairul Saleh, yang menetapkan program insfrastruktur kadang tidak memiliki kebijakan yang adil.
Nah, di sinilah pentingnya Pancasila. Jadi, kata Khairul Saleh, dalam penetapan kebijakan harus berdasarkan Pancasila.
"Bagaimana kita menetapkan keadilan sosial kalau yang menetapkan kebijakan itu tidak memahami Pancasila. Intinya, Pancasila itu penting dalam menetapkan sebuah kebijakan,” pungkasnya. (adv/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SERU! Ketua BPK Tantang Ahok
Redaktur : Tim Redaksi