Berbicara di Jakarta dalam acara dinner meeting bagi para kepala daerah yang akan mengikuti kursus transformasi kepemimpinan di Harvard University, Boston, Amerika Serikat, Rabu (12/9) malam, Gamawan mengaku pernah pernah dikritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gara-garanya, ada daerah dengan APBD kecil tapi justru rumah dinas bupatinya mewah.
"Saya dikritik Presiden. Ada daerah dengan APBD kecil tapi kantor bupatinya mewah, rumah bupatinya mewah," ucap Gamawan.
Dalam acara yang difasilitasi Rajawali Grup milik pengusaha Peter Sondakh itu Gamawan menegaskan, harusnya kantor bupati yang bagus itu bisa pararel dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. "Yang buruk itu kalau rakyatnya miskin, tapi kantor bupatinya mewah. Bagaimana bisa rakyatnya miskin tapi kantor bupatinya mewah?" ucapnya.
Karenanya Gamawan berharap para bupati yang mengikuti kursus di Harvard bisa kembali ke Indonesia dengan ide-ide cemerlang yang dapat diterapkan bagi perbaikan di daerah masing-masing. "Kalau bupatinya hebat, bangsanya pasti hebat," ulasnya.
Sementara bos Rajawali Grup, Peter Sondakh mengatakan, perusahaannya bersedia menjadi fasilitator kursus karena konsen pada kebijakan publik. "Karena kalau kita buat kebijakan yang salah, baik itu swasta atau pemerintah, maka yang merasakannya bisa ribuan atau puluhan ribu orang," kata Peter.
Pengusaha asal Sulawesi Utara itu menambahkan, Indonesia kaya dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Seharusnya, kata salah satu orang terkaya di Indonesia itu, kekayaan itu itu bisa membuat rakyat makmur.
Namun Peter menyayangkan angka kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik(BPS), angka kemiskinan di Indonesia masih 28 juta jiwa.
Karenanya Peter berharap nantinya para peserta kursus tersebut sekembalinya dari Harvard dapat berbuat lebih banyak demi kemakmuran masyarakatnya. "Tentunya dengan public policy yang baik, kebijakan yang praktis dan tepat sasaran," cetus pendiri Rajawali Corpora itu.
Untuk diketahui, 40 pejabat daerah baik bupati, wakil bupati maupun Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan diberangkatkan ke Amerika Serikat guna mengikuti Executive Education Course on Transforming Leaders di Harvard University, 17 September hingga 5 Oktober mendatang. Kegiatan tersebut sudah kedua kalinya digelar sejak 2011.
Peserta kursus dipilih dari kepala daerah maupun wakilnya yang dianggap berhasil menerapkan ilmunya dari hasil orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan Pemda di Kemendagri. Sebelum ke Harvard, para peserta kursus juga menjalani kursus singkat di Badan Diklat Kemendagri. (ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Vaksin Haji Diberikan Gratis
Redaktur : Tim Redaksi