jpnn.com - JAKARTA - Peneliti dari The Jokowi Institute, Amir Hamzah mengungkap ada pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menganut paham aji mumpung. Bahkan, ada juga menteri yang sibuk dengan pencitraan agar tak terdepak dari kursi Kabinet Kerja.
"Mereka kerap mempublikasikan diri layaknya selebriti yang baru akan menikah. Namun beritanya sudah kemana-mana," kata Amir kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/12).
BACA JUGA: Siap-siap! 2-3 Januari Tol Cipali Bakal Padat Merayap
Selain itu, terdapat juga menteri yang baru mau mencanangkan program atau proyek pekerjaan namun sudah mempublikasikannya selangit. Padahal, menteri dimaksud hanya akan melakukan hal-hal teknis.
"Sementara Presiden Jokowi bekerja keras dalam makna sesungguhnya, tidak untuk konsumsi media massa," tegasnya.
BACA JUGA: Mabes TNI Peringati Maulid Nabi, Begini Pesan Panglima
Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti misalnya, menurut Amir Hamzah jauh dari harapan. Menteri Susi belum berhasil menata susunan struktur kementeriannya di tingkat eselon I dan II ke arah yang lebih baik.
"Masa nyaris dua tahun Susi tak tuntas menata organisasi KKP? Malah dia senang jadi menteri yang paling populer dalam pencitraan," tegasnya.
BACA JUGA: Koalisi Tanpa Syarat Jokowi Cuma Lipservice
Dalam catatan The Jokowi Institute, baru Menteri Susi yang bisa seketika 'mengumpulkan' masyarakat untuk menjadi musuh Jokowi. "Itu bisa dirasakan Presiden Jokowi kok. Kami dengar seperti itu kondisinya," imbuh Amir.
Dalam kaitan mengelola birokrasi, lanjutnya, Susi memindahkan suatu tugas pokok dan fungsi dari sesuatu level struktur ke sekawanan manusia dalam satu unit yang baru dan terpisah terbukti kerap menimbulkan persaingan yang tidak sehat.
"Maka tidak heran kalau di internal birokrat KKP, tercipta kondisi yang tidak kondusif. Tidak hidup suasana kebathinan karyawan KKP. Parameternya adalah dimata aparatur sipil negara KKP, Satgas dijadikan anak emas dengan anggaran yang besar, sementara di bidang lainnya tidak dihiraukan Susi. Itu mengakibatkan rendah daya serap APBN KKP hingga sisa sekitar Rp 2 triliun tahun 2015 ini," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 95 Praja IPDN Dijatuhi Sanksi Sepanjang 2015
Redaktur : Tim Redaksi