jpnn.com - JAKARTA - Koalisi tanpa syarat yang diusung Presiden Joko Widodo pada masa kampanye presiden lalu kini disinyalir justru menjadi biang berbagai kegaduhan yang ada. Pasalnya, komitmen itu telah dilupakan Presiden Jokowi sendiri.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Ormas Gerakan Cinta Tanah Air Persatuan Nasionalis Indonesia (GETAR PNI), Syamsuddin Anggir Monde, di sela-sela diskusi bertajuk "Catatan Kritis Pemerintahan Jokowi-JK dan Ikhtiar Rumuskan Agenda Gerakan 2016" di Jakarta Pusat, Rabu (30/12).
BACA JUGA: 95 Praja IPDN Dijatuhi Sanksi Sepanjang 2015
"Meskipun reshuffle kabinet bolak-balik dilakukan tetap tidak bisa memberikan jawaban sebab Jokowi tidak pegang teguh janjinya atas komitmen koalisi tanpa syarat," kata Syamsuddin.
Syamsuddin menyatakan, dalam perjalanan kabinet, koalisi tanpa syarat yang sejak awal digemborkan Presiden Jokowi hanya lips service. Hal itu terlihat dari banyak keputusan menyangkut bangsa dan negara dilakukan dengan cara tidak elok dan menghasilkan gaduh.
BACA JUGA: Yonif 509/Raider Kostrad Sumbang Rosario di Papua
Karenanya, Syamsuddin memprediksi pada tahun 2016 kegaduhan elit yang tidak menyentuh kepentingan rakyat akan terus terjadi karena Jokowi lebih dominan disetir kepentingan elit politik di belakangnya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula. Menurutnya problematika kebangsaan hari ini adalah masalah kepemimpinan nasional yang rapuh. Kelompok pemuda dan mahasiswa, melihat bangsa Indonesia seolah tidak ada pemimpin. Bahkan dalam beberapa kesempatan kepemimpinan Jokowi-JK terlihat bagaikan kepemimpinan multipilot.
BACA JUGA: Ssst..Ternyata Kejagung Sudah Periksa Bos Freeport Ini di Kantornya
"Sehingga tidak tahu siapa pemimpin kita sesungguhnya. Kalau kami dari gerakan aliansi tarik mandat mendesak kepemimpinan hari ini dievaluasi bila perlu amputansi ganti kepemimpinan nasional, karena sumber malapetaka krisis multi dimensi bangsa adalah kepemimpinan nasional yang rapuh," tegasnya.
Diskusi tersebut juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB-PII) Munawar Khalil, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Muladi P Tamsir, dan hingga Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Kartika Nur Rakhman.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puluhan Peraturan Daerah Bermasalah Sibukkan Kemendagri di 2015
Redaktur : Tim Redaksi