jpnn.com - JAKARTA - Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Syamsir Yusfan dituntut hukuman empat tahun dan enam bulan penjara. Dia juga dituntut hukuman denda Rp 200 juta dan apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama enam bulan.
Syamsir dinilai terbukti menerima duit total 2 ribu dolar AS dari Otto Cornelis Kaligis terkait pemulusan permohonan uji kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumut atas penyelidikan perkara dana bansos.
BACA JUGA: Rizal Ramli: Gus Dur Wali Kesepuluh
"Menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Jaksa pada KPK Agus Prasetya Raharja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (9/11).
Syamsir dua kali menerima uang dari OC Kaligis masing-masing 1000 dolar AS. Penyerahan pertama dilakukan langsung oleh Kaligis, sedangkan yang kedua melalui Moh Yagari Bhastara alias Gary.
BACA JUGA: YESSS... Italia Boyong 30 Pengusaha Ke Indonesia Jalin Kerja Sama senilai 1,055 Miliar Dolar AS
Pemberian itu merupakan imbalan karena jasa Syamsir mengatur pertemuan antara Kaligis dengan tiga hakim PTUN Medan yang mengadili gugatan permohonan uji kewenangan. Ketiga hakim itu juga ikut disuap oleh Kaligis dan Gary.
"Terdakwa yang memfasilitasi semua pertemuan baik antara OC Kaligis dengan Tripeni Irianto Putro maupun pertemuan antara Gary dengan Dermawan Ginting dan Amir Fauzi," imbuh Jaksa.
BACA JUGA: Deputi Penindakan KPK Datangi Kejagung, Ngurus Gatot
"Sumber uang yang diberikan Otto Cornelis Kaligis dan Moh. Yagari Bhastara atau Gary kepada terdakwa, Tripeni Irianto Putro , Amir Ginting dan Dermawan Fauzi berasal dari Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti," tegas Jaksa KPK.
Perbuatan Syamsir itu dianggap sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai Digarap 9,5 Jam, Lino Bakal Diperiksa Lagi
Redaktur : Tim Redaksi