BULUNGAN - Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2KTrans) Kemenakertrans, Jamaluddien Malik mengungkapkan, Kementerian ESDM tertarik untuk menggarap penyediaan energi terbarukan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian ESDM, Hasrul Laksmana Azahari kepadanya belum lama ini.
Jamaluddien menjelaskan, rencana pemerintah ini memang sesuai amanat UU nomor 30 tahun 2007 yang menyatakan pemerintah harus mengembangkan energi baru dan energi terbarukan untuk mengatasi semakin terbatasnya ketersediaan energi fosil yang berasal dari minyak, gas, dan batu bara.
"Sehingga menjadi kewajiban semua sektor untuk mendukungnya, dengan focal pointnya adalah Kementerian ESDM," terang Jamaluddien kepada JPNN di Bulungan, Kalimantan Timur, Sabtu (5/5).
Untuk itu, lanjut Jamaluddien, Kementerian ESDM dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) akan menyusun program terpadu jangka panjang. "Kementerian ESDM diharapkan menyediakan energinya, sementara Kemenakertrans membangun pemukiman dan pembinaan usaha ekonominya," ujarnya.
Jamaluddien merincikan, energi baru yang dimaksud di dalam rencana ini adalah meliputi batu bara tercairkan, batubara tergaskan, Coal Bed Methant (CBM), nuklir dan hidrogen. Sementara energi terbarukan meliputi panas bumi, bioenergi, angin, surya, air, dan samudera. Pihak Kementerian ESDM menilai bahwa energi terbarukan yang cocok untuk kawasan transmigrasi pada tahap awal adalah energi surya melalui Proyek Listrik Tenaga Surya, dan energi air melalui Proyek Listrik Mikro Hidro. Sedangkan kawasan transmigrasi yang akan digarap diprioritaskan pada kawasan transmigrasi di daerah perbatasan dan di kawasan tertinggal.
Di samping garap energi surya dan energi air di kawasan transmigrasi, sedang dijajaki pula potensi energi terbarukan lainnya, seperti energi panas bumi, bioenergi, energi angin, dan energi samudera. "Energi terbarukan yang saat ini potensial di kawasan transmigrasi adalah bioenergi, karena bahan bakunya banyak ditanam di kawasan transmigrasi, seperti kelapa sawit, tebu, jagung, dan lain lain," tukasnya.
Sementara itu, Direktur Partisipasi Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Sugiarto menambahkan, proyek energi di kawasan transmigrasi ini nantinya akan berbasis pada swadaya masyarakat. Sedangkan dukungan Kementerian ESDM hanya berupa dana stimulan pembangunan proyek, selebihnya pembiayaan akan ditanggung oleh masyarakat sendiri. "Bupati / Walikota yang mengusulkan proyek ini harus menyediakan tanah, dokumen perencanaan, dan lembaga masyarakat pengelola," imbuhnya.
Untuk diketahui, dengan pengembangan energi baru dan energi terbarukan di kawasan transmigrasi diharapkan dapat membantu meningkatkan proporsi energi terbarukan. Saat ini, lanjut Sugiarto, hanya sekitar 5 persen menjadi 25 persen pada tahun 2025. Selain itu, rencana ini juga diharapkan mampu meningkatkan ratio penggunaan listrik pedesaan, yang pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi dan daerah. (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK: Polri Tetap di Bawah Presiden
Redaktur : Tim Redaksi