jpnn.com - JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memutuskan melakukan lindung nilai (hedging) guna mengantisipasi tingginya risiko gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).
Upaya tersebut dilakukan setelah perseroan mendapat tugas menggarap proyek kelistrikan sebesar 35 ribu megawatt (MW) seperti yang dipinta Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Jalur Kereta Peti Kemas di Tanjung Perak Beroperasi Lagi
Proyek kelistrikan yang ditargetkan rampung lima tahun mendatang ini membutuhkan dana besar sekitar Rp 1.200 triliun. Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir mengatakan, meski pihaknya hanya mengerjakan sebesar 10 ribu MW, namun kebutuhan dana tersebut tidak sanggup bila hanya ditutup dari kas perseroan.
"Minimnya pembiayaan dari dalam, maka pinjaman akan lebih banyak dari luar negeri meski ada risiko valas," ujar Sofyan di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (10/4).
BACA JUGA: Tekan Dwelling Time, Pelindo III Aktifkan Angkutan Kereta Api Petikemas
Untuk mengurangi risiko nilai tukar rupiah yang lemah, perseroan memutuskan melakukan hedging. Dalam proses transaksi lindung nilai ini, PLN dibantu tiga perbankan BUMN. Yakni, PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).
"Kami bersyukur pemerintah dan BI telah terbitkan regulasi untuk itu. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Menkeu, akuntansi independen dengan memperhatikan prinsip good corporate governance (GCG)," kata mantan bos BRI ini. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Jamkrindo Ramaikan Inacraft 2015, Jokowi: Ini Pameran Paling Bergengsi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hanya 40 Persen BUMD Masuk Kategori Sehat
Redaktur : Tim Redaksi