jpnn.com, JAKARTA - Komando Gabungan Relawan Demokrasi Pancasila (Garda Depan) mencium aroma kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pemilu Serentak 2019. Banyak laporan masyarakat diterima Garda Depan atas dugaan kecurangan.
Komandan Garda Depan Lieus Sungkharisma menyebut, dugaan kecurangan berpotensi menimbulkan kecurigaan banyak pihak.
BACA JUGA: PAN Bergolak Tersengat Bara
BACA JUGA: Wacana Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu dan TPF Terlalu Berlebihan
Tidak tertutup kemungkinan, kata dia rakyat akan menilai telah terjadi persekongkolan jahat oknum penyelenggara pemilu demi memenangkan salah satu pasangan calon presiden.
BACA JUGA: Tetap Yakin Prabowo Menang dan Bisa Bawa Habib Rizieq Pulang
Atas banyaknya dugaan kecurangan itu, Lieus mendesak pembentukan tim audit dan Tim Pencari Fakta (TPF). Tim audit nantinya bekerja untuk memeriksa KPU dan TPF menginvestasikan dugaan kecurangan Pemilu 2019.
Menurut dia, pembentukan tim audit dan TPF menjadi sangat mendesak agar proses suksesi kepemimpinan nasional di negeri ini berjalan dengan benar, jujur, adil, dan demokratis.
BACA JUGA: Hanura dan PPP tak Dapat Kursi, NasDem Mengejutkan
"Terlalu mahal ongkos yang harus dibayar jika ternyata Pilpres kali ini dikotori oleh ambisi pribadi dan kepentingan sekelompok orang," ujar Lieus ditemui wartawan di Jakarta Pusat, Minggu (28/4).
BACA JUGA: Ada Bawaslu, Buat Apa Lagi Bentuk Pansus Pemilu?
Menurut Lieus, indikasi adanya kecurangan itu semakin mencolok mata ketika sudah lebih dari sepuluh hari sejak pencoblosan Pemilu 2019.
Dia mengaku, menemukan banyak sekali jumlah perolehan suara di dalam Situng KPU yang tidak sesuai dengan data formulir C1.
"Tragisnya, yang jumlahnya selalu kurang adalah suara pasangan capres dan cawapres 02, sedangkan suara pasangan capres dan cawapres 01 terus bertambah," ungkap Lieus.
Selain itu, kata Lieus, Tim IT Garda Depan menemukan banyak sekali penambahan suara yang jumlahnya tak masuk akal untuk pasangan capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin. Penambahan itu, menurut dia, sangat berbeda jauh dari angka yang ada di formulir C1.
"Bayangkan, bagaimana suara pasangan capres dan cawapres Prabowo - Sandiaga di Aceh, yang merupakan basis pemilihnya, bisa berubah signifikan di real count KPU. Seperti di Sumatera Barat, di Aceh suara untuk paslon 01 di tak sampai puluhan persen," ungkap anggota BPN Prabowo-Sandi ini.
BACA JUGA: Pelapor Dugaan Politik Uang Merasa Terancam, Lapor ke Polda Sumsel
Lieus berharap, KPU tidak curang selama proses Pemilu 2019 ini. Kecurangan akan berdampak besar bagi negara. Pemimpin Indonesia mendatang akan kehilangan legitimasi.
"Ya, karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara sistemik dan massif ini," pungkas dia. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 89 Pengurus Daerah PAN Minta Bara Hasibuan Dipecat
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan