jpnn.com - JAKARTA – Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam rangka islah tak semulus yang dibayangkan. Adanya opsi aklamasi yang termuat dalam tata tertib pemilihan ketua umum justru bikin ribut.
Keributan tersebut terjadi ketika sejumlah muktamirin berkeinginan agar tatib juga mengatur adanya voting untukk memilih pimpinan partai berlambang Kabah. Namun, karena Hasrul Azwar kurang ulet dalam mengendalikan situasi sidang pleno, keributan pun terjadi. Sidang akhirnya diskors.
BACA JUGA: 10 WNI Disandera, TNI AU Tunggu Aba-aba
Ketua DPC PPP Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Sukman Ali Putra, menyatakan permasalahan terletak pada Pasal 1 ayat 4 Tatib.
Bunyinya "Pemilihan ketua umum/ketua formatur dan anggota formatur dilakukan secara musyawarah dan mencapai mufakat".
BACA JUGA: Muktamar Sempat Ribut, Calon Pesaing Rommy ini Prihatin
“Kami menginginkan di sana ada dua opsi, pertama musyawarah mufakat dan kedua voting. Tapi opsi kedua mau ditiadakan. Kami tidak ingin aklamasi," tegas Sukman Ali, di lokasi Muktamar PPP, Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Sabtu (9/4).
Menurutnya, ada keinginan dari sejumlah DPW supaya pemilihan ketum dilakukan aklamasi. Namun mayoritas muktamirin, terutama pengurus DPC di Sulawesi Tenggara maunya voting.
BACA JUGA: Opsi Ini Bikin Ribut Muktamar PPP
“Mayoritas DPC di Sulawesi Tenggara ingin ada voting. Kalau voting selesai masalah PPP, siapa yang menang itulah yang diterima kedua kubu baik kubu baik Jakarta maupun Surabaya," katanya.
Menurut peserta Muktamar, begitu terjadi deadlock pada pembahasan Tatib Muktamar untuk memilih ketum, pimpinan sidang mengetuk palu skorsing sidang sampai waktu tidak ditentukan.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gak Bersyukur, AKBP Untung Sangaji Dicoret jadi Calon Kapolres
Redaktur : Tim Redaksi