jpnn.com, PEKANBARU - Prediksi peneliti Jepang terkait akan tenggelamnya Pulau Bengkalis, Riau, akibat abrasi mulai terjadi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, minta pemerintah pusat segera bertindak bangun pemecah gelombang.
BACA JUGA: Korupsi Jalan Lingkar Barat Duri Kabupaten Bengkalis, KPK Tahan Satu Tersangka
Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan bahwa pada 12 Desember 2022 lalu telah terjadi gelombang laut Selat Malaka yang menyebabkan abrasi dan jalanan retak-retak di Desa Simpang Ayam Kecamatan.
“Iya benar. Beberapa hari lalu terjadi abrasi di bagian barat utara Pulau Bengkalis. Memang risiko abrasinya kritis,” kata Bagus kepada JPNN.com Kamis (15/12).
BACA JUGA: Prakiraan Cuaca di Riau 10 November 2022, Warga Bengkalis dan Dumai Waspadalah
Bagus membeberkan akibat abrasi itu tanah di lokasi menjadi amblas, retak-retak, infrastruktur jalan juga menjadi rusak.
“Sudah sering terjadi. Bahkan, Sudah banyak kebun, jalan, rumah, pemukiman, lapangan bola sampai kuburan amblas ke laut,” bebernya.
Menurut Bagus hal itu tidak bisa dibiarkan saja. Pemerintah Pusat harus segera membangun pemecah gelombang di sepanjang pantau laut di Bengkalis.
“Mencegah abrasi memang harus memecah gelombang,” lanjutnya.
Bagus menjelaskan bahwa Kabupaten Bengkalis potensi abrasinya sangat besar, ada 222 kilometer panjang abrasi. Kondisi kritis 121 kilometer.
Penanganan abrasi sepanjang 31,6 kilometer telah dilaksanakan melalui anggaran APBD Bengkalis dan APBD Riau. Tersisa sekitar 89,9 kilometer lagi.
Pemkab Bengkalis melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) secara teknis telah berusaha melakukan penanggulangan abrasi dengan membangun infrastruktur pengaman pantai melalui dana APBD Bengkalis dengan total biaya senilai Rp 326,575 miliar dalam kurun waktu selama lebih kurang dari delapan tahun.
Kabupaten Bengkalis tetap mengusulkan dan menyerahkan proposal usulan senilai Rp2,3 triliun untuk penanganan abrasi pantai. Mulai dari Pulau Bengkalis dan daratan Sumatra yakni Bandar Laksamana, Sepahat, Tenggayun hingga Pulau Rupat.
“Secara kewenangan pemecah gelombang berada pada pemerintah pusat. Apalagi Kabupaten Bengkalis adalah wilayah NKRI pulau terdepan berhadapan dengan selat Melaka,” ungkapnya.
Adapun pembiayaaan juga sangat besar, satu meter pemecah gelombang Rp 23 juta. Artinnya, setiap satu kilometer butuh dana Rp 23 miliar lebih murah dari membangun jalan.
Pembangunan jalan di Bengkalis setiap satu meter butuh Rp 10 juta. Satu kilometer Rp 10 miliar karena tanah gambut.
“Untuk itu, pemecah gelombang ini harus segera dibangun,” pintanya.
Bagus mengatakan beberapa waktu lalu ada Peneliti dari Universitas Yamaguchi, Jepang Profesor Koichi Yamamoto mengingatkan pemerintah Provinsi Riau tentang ancaman tenggelamnya Pulau Bengkalis yang berkontur lahan gambut akibat abrasi yang belum dapat diatasi dengan baik.
“Saat itu peneliti Jepang tersebut mengatakan gambut mengalami longsor atau peat slide dan terburai ke laut atau bog burst. Pemicu proses ini, selain deforestasi dan alih guna lahan gambut juga (akibat) masifnya kanalisasi sebagai upaya drainasi dalam pembangunan perkebunan," ungkap Bagus.
Hal itu disampaikan Yamamoto dalam diskusi ilmiah tentang ancaman Erosi dan Abrasi Lahan Pesisir Pulau Gambut yang diselenggarakan Pusat Studi Bencana (PSB) Universitas Riau awal pekan ini.
“Ahli Enviromental Engineering dan Sediment Transport itu telah melakukan penelitian selama enam tahun terakhir di Pulau Bengkalis, salah satu pulau yang berada di pesisir Riau dan tepat berlokasi di bibir Selat Malaka,” pungkasnya. (mcr36/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Rizki Ganda Marito