jpnn.com, JAKARTA - Komisi C DPRD DKI meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan merger (penggabungan) bagi anak usaha PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang tidak produktif.
Anak perusahaan yang sejauh ini merugi dinilai membebani PT Jakpro.
BACA JUGA: Kajol Indonesia Pendukung Ganjar Bagikan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada Para Ojol
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Rasyidi HY mengatakan PT Jakpro hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda membaik.
Indikator utamanya PT Jakpro tak kunjung memberikan keuntungan bisnisnya kepada Pemprov DKI Jakarta.
BACA JUGA: Kinerja Bank Sumut Makin Moncer Menuju IPO Rp 1,49 Triliun
Padahal penyertaan modal daerah (PMD) kepada PT Jakpro lebih dari Rp 1 triliun.
“Dari hasil yang disampaikan mayoritas anggota Komisi C bahwa sebenarnya Jakpro itu belum dapat apa-apa. Mereka baru berusaha kira-kira dua atau tiga tahun lagi baru sehat,” ucap Rasyidi dalam keterangannya, Sabtu (21/1) malam.
BACA JUGA: Dinilai Melanggar Konstitusi, Skema Power Wheeling di RUU EBT Harus Dihapus
Diketahui, ada tujuh anak usaha PT Jakpro, yakni PT PMJ Land, PT Jakarta Konsultindo, PT LRT Jakarta, PT Jakarta Utilitas Propertindo, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, Jakarta Oses Energi, dan PT Jakarta Solusi Lestari.
“Perusahaan ini terlalu besar, sehingga tidak fokus. Anak perusahaannya saja ada tujuh. Dari pemaparan mereka kami melihat sepertinya ada (anak usaha) yang perlu digabungkan,” kata dia.
Komisi C DPRD DKI pun meminta kepada Badan Pembinaan BUMD untuk menggabungkan anak-anak perusahaan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin berjanji segera melakukan perbaikan dan treatment terhadap seluruh anak usaha PT Jakpro.
“Kami memang sedang berupaya supaya anak-anak usaha kami yang tidak perform kami perbaiki. Sampai sekarang kami cari penyakitnya di mana kami sembuhkan penyakitnya baru kami berikan obatnya,” tutur Iwan. (mcr4/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi