jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo langsung bergerak menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat untuk menurunkan jumlah penularan Covid-19 di Jateng.
Menggandeng TNI/Polri dan Satpol PP, Ganjar menggerakkan operasi masif di sejumlah lokasi kerumunan di Kota Semarang.
BACA JUGA: Angka Kematian Pasien Covid-19 Menurun di Jateng, Ini Pesan Luhut pada Ganjar
Ratusan personel dikerahkan untuk tindakan yustisi protokol kesehatan itu pada Rabu (16/9). Mereka disebar ke sejumlah titik seperti pasar tradisional dan tempat kerumunan lain untuk menegakkan protokol kesehatan secara ketat pada warga Kota Semarang.
Sebelum operasi bersama dilaksanakan, Ganjar lebih dahulu memimpin apel pasukan gabungan itu di Balai Kota Semarang. Apel dihadiri sejumlah jajaran penting, seperti Wakil Gubernur Jateng, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng, Kajati, Wali Kota Semarang, Kapolres, Dandim dan jajaran forkompimda lainnya.
"Ada beberapa daerah yang menjadi perhatian pemerintah pusat di Jawa Tengah. Kita butuh kerja sama untuk menurunkan penularan, angka kematian dan menaikkan angka kesembuhan. Sudah tujuh bulan sosialisasi dilakuka, tapi di sana sini masih perlu kami tertibkan. Makanya, hari ini kami menggelar operasi bersama TNI/Polri untuk menertibkan sekaligus mengedukasi," kata Ganjar.
Kota Semarang, lanjut Ganjar, dipilih karena memang menjadi salah satu daerah zona merah di Jawa Tengah. Dia menegaskan, bukan berarti daerah lain diabaikan, tetapi Kota Semarang memang menjadi perhatian.
BACA JUGA: Ganjar Minta Satpol PP di Jateng Kerja Keras Menertibkan Pelanggar Protokol Kesehatan
"Maka perlu ada gerakan masif. Kita diminta dalam waktu dua minggu ini, kasus penularan Covid-19 di Kota Semarang bisa turun," tegasnya.
Terkait sanksi, Ganjar mengatakan ada banyak pilihan sanksi kepada pelanggar. Bisa saja sanksi sosial, atau sanksi administratif lainnya.
"Tapi kalau itu tidak terlaksana dengan baik, bukan tidak mungkin kita menerapkan sanksi yang lebih tegas. Jateng punya Perda yang mengatur pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Perda itu tahun 2013 dan saya terjemahkan dalam Pergub. Itu sanksinya cukup berat, yakni dipenjara selama 6 bulan dan bisa didenda Rp50 juta," tegasnya.
Namun Ganjar ingin menyampaikan pada masyarakat, bahwa pihaknya tidak mau menghukum dengan sanksi itu. Dia hanya minta masyarakat membantu dengan tertib dan taat melaksanakan protokol kesehatan dengan baik.
"Masyarakat ayo bantu kami, saya sampaikan bahwa saya tidak ingin menghukum, kami hanya butuh masyarakat tertib untuk menyelamatkan diri sendiri, keluarga, tetangga dan masyarakat lainnya," tegasnya.
Pelaksanaan operasi masif, lanjut Ganjar, akan dilakukan secara terus menerus di Kota Semarang. Sasarannyaa dalah tempat-tempat yang masuk dalam zona merah, baik di tingkat RT/RW atau kelurahan.
"Pak Wali Kota sudah punya datanya sampai komunitas terkecil, itu yang akan menjadi sasaran. Kami berharap masyarakat mendukung, dan saya yakin masyarakat Jateng khususnya Kota Semarang mau membantu," tegasnya.
Apel pasukan gabungan untuk operasi yustisi Jateng. Foto: Instagram
Sementara itu, Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi mengatakan, kepolisian akan mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap protokol kesehatan di Jawa Tengah. Pihaknya akan bersama-sama Pemda di Jateng melakukan operasi ini.
"Kami akan membantu penegakan Pergub dan Perda di Jateng. Di 35 Kabupaten/Kota ada Perbub dan Perwali. Kami akan mendukung pemda setempat melakukan kegiatan penegakan hukum dengan sanksi berdasarkan kearifan lokal masing-masing," kata Luthfi.
Terkait personel, Luthfi mengatakan akan mengerahkan yang disiapkan pada Operasi Aman Nusa. Di mana ada 5.720 personel yang dilibatkan dalam kegiatan operasi protokol kesehatan ini. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia