jpnn.com, BANDUNG - Pandemi Covid-19 memberikan tantangan besar yang berpengaruh nyata dalam berbagai sektor di antaranya sektor sosial, pariwisata, dan pendidikan.
Vaksinasi hadir sebagai langkah pemulihan dampak pandemi terhadap kehidupan masyarakat.
BACA JUGA: Legislator Sebut Vaksinasi Covid-19 Termehek-mehek
Ketua Pemuda Katolik Komda Jabar Edi Silaban mengatakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di tanah air digelar perdana oleh pemerintah pusat pada pertengahan Januari 2021.
Menurut Edi Silaban, dalam perjalanannya muncul berbagai problematika di tengah masyarakat dalam mengikuti program vaksin. Di antaranya heboh cairan vaksin tidak dimasukkan ke tubuh di Karawang, hoaks vaksinasi massal gratis, sentra vaksin yang sulit dijangkau, jatah vaksin yang kosong, sampai supply vaksin yang bertahap.
BACA JUGA: Sambut Kedatangan Vaksin Sinopharm, Kadin Indonesia Dukung Penuh Pemerintah
Problem lain, kurangnya sentra vaksin pada wilayah yang pasti terdapat mobilitas Regio Bogor dan Bekasi yang notabene merupakan masyarakat berkarakter komuter sebagai penyangga ibu kota negara.
Sementara Bandung sebagai jantung ibu kota yang cenderung tergerak mengikuti vaksinasi, ada pula Karawang dan Pantura sebagai kawasan industri dengan mobilitas industrial yang tinggi mestinya penurunan mobilitas yang sudah mencapai <10% dapat lebih ditekan lagi.
BACA JUGA: Sah, Jateng Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Kongres Nasional XVIII Pemuda Katolik 2021
Edi Silaban mengatakan per 24 Juli 2021, Jawa Barat data realisasi vaksinasi baru mencapai 13 persen atau 5,1 juta jiwa. Muncul berbagai problematika di tengah masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi
“Capaian 13 persen vaksinasi di Jawa Barat masih jauh dari tujuan ‘herd immunity’. Di mana untuk mempercepat penurunan pandemi diperlukan cakupan imunisasi sebesar 70 persen agar ‘herd immunity’ segera tercapai efektivitasnya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun” ujar Edi saat Webinar pada Kamis (29/7/2021).
Webinar ini menghadirkan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Jawa Barat Dr. Drg. Marion Siagian sebagai narasumber kunci.
Turut hadir Ketua PW GP Ansor Jawa Barat Deni Ahmad Haidar, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat Reza Arfah, Ketua Gemabudhi Jawa Barat Dariyanto, Ketua Peradah Jawa Barat Nyoman Iweg, dan Ketua Gemaku Jawa Barat Irwan Limantari sebagai penanggap.
Sementara, Analis Kebijakan KKPOD Eduardo Edwin Ramda hadir sebagai ahli kebijakan dan moderatori Wakil Sekretaris Pemuda Katolik Jabar Cornelia Eveline Cabuy.
Pada sesi pertama, Marion Siagian memaparkan per 28 Juli 2021 ada 590.392 orang terkonfirmasi Covid-19 dengan didominasi wilayah kota/kab dari Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kab. Kerawang, Kab. Bogor, dan Kota Bandung dengan tingkat kesembuhan mencapai 76,83%.
Berkaitan cakupan vaksinasi, lanjut Marion, total sasaran Jawa Barat mesti mencapai 37.907.814 vaksinasi dari kategori Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), Pelayan Pubik, Masyarakat Rentan, Umum & Remaja. Pada realisasi vaksinasi di Jabar pada dosis pertama sudah mencapai 5.742.015 vaksin (15,15%), sedang pada dosis kedua baru mencapai 2.669.693 (7,04%).
Marion menegaskan empat aspek tujuan vaksinasi Covid-19 yaitu membentuk kekebalan kelompok, menurunkan kesakitan dan kematian akibat Covid-19, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh serta vaksinasi dapat menjaga produktifitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.
Menutup sesinya, Marion jelaskan bawah saat ini vaksinasi sudah memasuki pelaksanaan tahap tiga dan diperlukan upaya percepatan khususnya kelompok lansia serta diperlukan upaya ekstra.
“Peningkatan jumlah kasus mengakibatkan harus dilakukan percepatan-percepatan vaksinasi di beberapa daerah yang perlu dukungan semua pihak yaitu TNI/Polri, UPT Vertikal, Ormas, LSM, serta berbagai pihak swasta” tutup Marion.
Aspirasi
Ketua Gemabudhi Jawa Barat Daryanto menyampaikan minimnya edukasi baik dari pemerintah maupun dari stakeholder terkait, koordinasi antar instansi masih berjalan masing-masing.
“Sebenarnya saya tidak setuju dengan sentra vaksinasi yang berubah gitu. Jadi kita ditetapkan di dalam satu tempat seperti itu jadi misalkan di mall menjadi sentra vaksin. tapi ketika masuk vaksin keduanya masyarakat bingung,” ujar anggota Komisi VI DPRD Kota Bekasi itu.
Ketua Peradah Jawa Barat Nyoman Iweg mengaku masih kesulitan dengan segala upaya koordinasi sinergi antara lembaga, badan ataupun instansi pemerintahan. Iweg memandang perlu ada perubahan pada sistem yang ada di pemerintahan khususnya untuk mempercepat distribusi vaksin.
“Kami menemukan bahwa mereka enggan untuk divaksin itu terutama karena merasa bahwa vaksin itu bukan solusi. Kedua, banyak orang pun yang sudah yang sudah melakukan vaksin dan bercerita bahwa ketika vaksin proses cukup lama karena ketika mereka datang dari pagi berbondong-bondong dari jam 6 jam 7 lalu baru selesai sore” kata dia.
Ketua PW GP Ansor Jawa Barat Deni Ahmad Haidar menekankan banyak orang yang tidak memiliki kompetensi kesehatan tiba-tiba berfatwa soal kesehatan.
“Giat kami makin serius melakukan sosialisasi, ikhtiar kita melakukan edukasi terhadap saudara kita harus kita supaya mereka mau di vaksin. Tentu juga pemerintah harus menyiapkan, jangan sampai nanti masyarakatnya sudah oke mau di vaksin namun vaksinnya euweuh,” jelas Haidar.
Pada sesi kedua, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat Reza Arfah mengapresiasi forum yang diselenggarakan oleh Pemuda Katolik Jabar. Ada beberapa persoalan yang Reza soroti yaitu pentingnya pendekatan promotif dan preventif dibanding dengan pendekatan praktis bahwa kita Masyarakat, mendorong masyarakat percaya pada ilmu akademi kesehatan, memperkaya literasi edukasi, pentingnya dialog ke rumah dan saung saung RT atau RW sampai pada program vaksin door to door ke rumah warga.
“Jangan pernah mempertentangkan ekonomi dan kesehatan bagaimanapun juga ekonomi tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas bagaimanapun juga kesehatan dan hak paling dasar untuk ekonomi yang lebih kuat kemajuan,” tegas Reza.
Ketua Gemaku Jawa Barat Irwan Limantari beranggapan kurangnya komunikasi dari petugas kesehatan pada vaksinasi lansia terkait penyakit bawaan.
“Di lapangan apa yang saya temui mereka tidak vaksin karena pendengar banyak berita-berita hoax, padahal mungkin ada penyakit bawaan yang membuat banyak lansia belum bisa di vaksin. Ini mesti diluruskan” tegas Irwan.
Dari perspektif Analis Kebijakan KKPOD Eduardo Edwin Ramda menerangkan pada geografi sosial masyarakat Jabar terkait vaksinasi dibagi menjadi tiga yaitu masyarakat comuter (penyangga ibu kota), masyarakat industri (sulit WFH), Masyarakat religius. Adapun problematika paling serius adalah supply vaksin yang terhambat.
Solusinya pemerintah harus segera melaksanakan impor maupun produksi mandiri. Kajian lain, lanjut Eduardo, yaitu alasan masyarakat kurang bersedia vaksinasi Covid-19 paling tertinggi adalah respon pemerintah terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) (55.5%) disusul vaksin tidak efektif karena minimnya edukasi (25.4%), dan merasa tidak butuh vaksin (19%) diurutan ketiga.
“Kalau kita melihat kondisi sosial masyarakat yang sangat religius artinya ada pedoman hidup masyarakat di sana lebih mendengar suara tokoh agama dan dengan adanya fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat Jawa Barat sebagian besar merupakan masyarakat religius dan peran tokoh agama menjadi penting,” papar Eduardo.
Ada beberapa rekomendasi Analis Kebijakan KPPOD tersebut yaitu Evaluasi dan pangkas prosedur yang rumit, koordinasi yang diperkuat terkait sosialisasi, peran tokoh agama yang penting, optimalisasi fast respon penanganan KIPI, masyarakat tidak dibebani perspektif kewajiban, dan pelibatan organisasi masyarakat lokal dalam proses percepatan vaksinasi.
Webinar diselenggarakan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan organisasi kepemudaan lintas iman di Jawa Barat diantaranya Pemuda Katolik Jabar, PW GP Ansor Jabar, PW Pemuda Muhammadiyah Jabar, Gemabudhi Jabar (Buddha), Gemaku Jabar (Khonghucu) dan Peradah Jabar (Hindu).(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich