jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai menggeledah rumah politikus PKB Reyna Usman di wilayah Kabupaten Badung, Bali, Kamis (7/9).
Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik menemukan sejumlah barang yang bisa membantu pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI.
BACA JUGA: KPK Geledah Rumah Reyna Usman PKB di Bali
"Dari penggeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan bukti antara lain beberapa dokumen berupa catatan transaksi transfer sejumlah uang ke beberapa pihak yang segera didalami lebih lanjut oleh tim penyidik," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (8/9).
Menurut Ali, pihaknya sudah mengamankan barang bukti tersebut.
BACA JUGA: Nih Barang Bukti Senpi Ilegal yang Menyeret 3 Polisi, Bripka Reynaldi Terlibat Terorisme?
"Analisis beserta penyitaan segera dilakukan dan nantinya kembali dikonfirmasi pada para pihak yang dipanggil sebagai saksi," jelas Ali.
Dalam kasus ini, KPK dikabarkan telah menetapkan tiga orang tersangka.
BACA JUGA: Survei LPI: Mayoritas Publik Tak Yakin KPK Dijadikan Instrumen Politik di Pemilu 2024
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga tersangka itu yakni, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker I Nyoman Darmanta, Direktur PT Adi Inti Mandiri, Kurnia, dan Reyna Usman.
PT Adi Inti Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan Teknologi Informasi (IT).
Sementara Reyna Usman sempat menjabat Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Reyna merintis karier di Kemnaker RI dari tahun 1986 hingga pensiun tugas di 2021.
Proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) berada di bawah Direktrorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta). Harga paket proyek pada tahun 2012 senilai Rp 20 miliar.
KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harga terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia. Dugaan korupsi itu merugikan keuangan negara miliaran rupiah. (Tan/JPNN)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Diminta Awasi Potensi Korupsi Menjelang Pemilu 2024
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga