jpnn.com, MALUKU - Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan, gempa susulan masih terus dirasakan warga Maluku pascagempa M 6,5 yang terjadi 26 September lalu.
Menurut Agus, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat lebih dari 1.000 gempa susulan terjadi sampai dengaan Senin (7/10), Pukul 03.00 WIT.
BACA JUGA: Eks Ketua Fraksi Hanura Kecam Pernyataan Wiranto soal Pengungsi Gempa Maluku
BMKG juga mengidentifikasi 1.149 kali gempa susulan dan 122 di antaranya dirasakan oleh warga. Gempa M 3,4 dengan kedalaman 10 km masih terjadi dan dirasakan warga Senin dini hari Pukul 02.15 WIT. Pusat gempa berada di laut sekitar 24 km timur laut Ambon. Namun demikian dilihat dari rangkaian gempa susulan, frekuensi cenderung menurun.
"Data BPBD Provinsi Maluku per 6 Oktober 2019, pukul 18.00 WIT mencatat total penyintas berjumlah 134.600 jiwa, dengan rincian Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) 90.833 jiwa, Seram Bagian Barat (SBB) 37.787 dan Kota Ambon 5.980 jiwa. Sementara itu, korban meninggal dunia berjumlah 37 jiwa," ucapnya.
BACA JUGA: BMKG: Gempa Kuningan Sebagai Alarm Aktivitas Gunung Ciremai Masih Sangat Aktif
Agus juga memrinci jumlah kerusakan rumah mencapai 6.344 unit dengan tingkat kerusakan berbeda. Wilayah Kabupaten Malteng, rumah rusak berat (RB) 724 unit, SBB 298 dan Ambon 251.
Rumah rusak sedang (RS) di wilayah Kabupaten Malteng mencapai 1.104 unit, SBB 469 dan Ambon 253, sedangkan rusak ringan (RR) di wilayah Malteng 2.238, Ambon 654 dan SBB 353 unit.
"Pos Komando (Posko) penanganan darurat bencana gempa di setiap wilayah terdampak masih melakukan upaya penanganan darurat di lapangan. Beberapa tantangan masih dihadapi oleh personel yang bertugas di masing-masing kabupaten/kota. Sebaran titik penyintas tidak terfokus pada kelompok-kelompok besar sehingga menyulitkan tenaga personel kesehatan dalam memberikan pelayanan medis," ucapnya.
Di sisi lain, kebutuhan personel kesehatan, menurut Agus, masih sangat dibutuhkan. Seperti dokter umum, bidan dan perawat, apoteker dan tenaga psikososial.
Penanganan darurat di sektor kesehatan tidak hanya memberikan pelayanan medis tetapi juga memastikan gizi terpenuhi pada kelompok rentan, kesehatan reproduksi, distribusi obat dan pencegahan serta pengendalian penyakit.
"Penanganan juga dilakukan di sektor lintas seperti pendidikan, penanganan dan perlindungan penyintas, ekonomi, sarana dan prasarana serta logistik," katanya.
Agus lebih lanjut mengatakan, BNPB masih terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah setempat dan memastikan pelayanan kepada warga terdampak dilakukan dengan baik, meski penanganan darurat berakhir pada 9 Oktober mendatang.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang