jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra di DPR RI mengkritik RABN 2018 beserta nota keuangannya yang diusulkan pemerintah. Pasalnya, Gerindra menganggap RAPBN itu tak mencerminkan realistis dalam mendongkrak kesejahteraan rakyat.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPR Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengatakan, fraksinya sependapat dengan pemerintah bahwa di tengah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, APBN harus bisa menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja.
BACA JUGA: Gerindra Bergabung, Koalisi Besar Sang Petahana Bakal Terwujud
Karena itu, APBN perlu disusun secara realistis. Dengan demikian APBN mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan dan berkelanjutan baik jangka pendek maupun jangka menengah.
"Namun demikian tanpa mengurangi apresiasi terhadap upaya pemerintah, Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa RUU APBN 2018 masih jauh dari harapan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat sesuai tujuan pembangunan nasional, RAPBN terkesan tidak kokoh, target penerimaan tidak realistis," kata Rahayu dalam rapat paripurna DPR, Kamis (24/8).
BACA JUGA: Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Anggaran Gedung Baru DPR
Gerindra memang mengapresiasi kehendak kuat pemerintah dalam menyusun RAPBN 2018 yang optimistis dengan penetapan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen. Namun, kata Rahayu, target itu terlampau tinggi karena pertumbuhan ekonomi 2017 diperkirakan hanya sebesar 5,1 persen.
Pendapat Gerindra merujuk pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Sebab, target pendapatan dalam APBN tetap tak tercapai meski sudah direvisi berulang kali.
BACA JUGA: Gerindra: Revisi UU KPK Wacana Sporadis
Gerindra menilai rencana pendapatan negara sebesar Rp 1.878,4 triliun dalam RAPBN 2018 akan sulit dicapai. Sebab, diperkirakan akan terjadi shortfall penerimaan perpajakan minimal sebesar Rp 100 triliun.
Demikian juga target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.609,4 triliun atau 10,81 persen dari PDB akan sulit diwujudkan.
Di sisi lain, pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan tax ratio karena angkanya pada 2016 adalah sebesar 10,36 persen, atau terendah dalam 9 tahun sejak 2008. Tax ratio pada 2017 diperkirakan akan di bawah 10,36 persen atau yang terendah dalam 10 tahun terakir.
Sedangkan keseimbangan primer yang direncanakan defisit sebesar Rp 78,4 triliun, diperkirakan dalam realisasi bisa mencapai defisit sebesar Rp 150 triliun. Menurut Rahayu, hal itu akan membuat utang negara makin besar.
Karena itu Gerindra meminta pemerintah menghindari kebijakan defisit keseimbangan primer. Harapannya untuk memperkecil penambahan utang baru.
"Dari beberapa point target pertumbuhan dan kemampuan menghimpun pendapatan negara itu, Fraksi Gerindra menilai bahwa pemerintah tidak mendasarkan penyusunan RAPBN pada angka-angka yang realistis. Pemerintah sebaiknya mengajukan Rencana Pendapatan dan Belanja Negara yang realistis dan yang diyakini dapat dilaksanakan," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasihannya Kau, Gerindra
Redaktur : Tim Redaksi