jpnn.com - Elektabilitas petahana Joko Widodo kurang dari 50 persen. Hasil survei terbaru Indo Barometer misalnya, elektabilitas Jokowi hanya berada pada posisi 41 persen. Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Atgas menyatakan, ini berarti sebagian besar masyarakat menginginkan presiden baru.
Gerindra juga memandang banyak hal yang menyebabkan jebloknya elektabilitas mantan gubernur DKI Jakarta dan wali kota Solo, Jawa Tengah (Jateng) ini.
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Tak Mau Kalah dari Jokowi
Menurut Supratman, salah satunya adalah kebijakan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Dia menegaskan, publik menilai Perppu Ormas telah mengekang hak asasi manusia. Kebebasan orang menyampaikan pendapat pun dibatasi.
BACA JUGA: Prabowo Sudah Punya Pikiran Terbaik untuk Bangsa
“Banyak hal, terutama menyangkut Perppu Ormas,” tegas Supratman di gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/12).
Kedua, Supratman menegaskan capaian ekonomi di pemerintahan Jokowi jauh dari harapan masyarakat. Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu menyebut, pertumbuhan ekonomi Idnonesia yang dijanjikan tujuh persen, tidak terwujud.
BACA JUGA: Dukungan Para Pensiunan Jenderal Tentukan Nasib Gatot
“Hari ini menurut laporan organisasi internasional, sesungguhnya pertumbuhan kita hanya 4,7 persen, maksimal 4,8 persen. Tidak sampai dirilis sampai 5,2 persen,” ungkap Supratman.
Dia juga mengatakan, pemerintahan Jokowi belum optimal dalam menciptakan dan menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. Faktanya, tegas dia, jumlah pengangguran semakin besar. Banyak mal atau tokok yang tutup. Ini menandangkan daya beli semakin menurun.
Selain itu, lanjut Supratman, pembangunan infrastruktur lebih banyak dinikmati bangsa lain, bukan Indonesia. “Jelas, kan. Jadi, realistis sekali kita negara kaya tapi rakyat kita miskin,” tegasnya.
Menurut dia, kalau masyarakat menilai bagus padahal pada dasarnya pembangunan infrastruktur melibatkan tenaga kerja asing, bahan baku seperti semen, baja, diimpor, maka itu tidak memberikan efek positif dalam negeri.
“Itulah yang dirasakan publik bahwa tingkat kepuasan tinggi tapi sektor ekonomi dan penegakkan hukum dan hak asasi manusia itu sangat rendah,” kata ketua Badan Legislasi (Bales) DPR ini.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantan Panglima TNI Sulit Bersinar di Kancah Politik
Redaktur & Reporter : Boy