jpnn.com, JAKARTA - Ada indikasi kuat Partai Gerindra dan Demokrat akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Bagaimana PAN?
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa partainya tetap menjadi oposisi atau partai penyeimbang.
BACA JUGA: 8 Nama Dianggap Pantas Kembali jadi Menteri, Pak Budi dan Bu Rini Diragukan
"Sampai saat ini, PAN sudah jelas mengambil posisi di luar pemerintahan. Belum ada agenda di luar itu, mayoritas pengurus, kader, dan simpatisan memilih sikap seperti itu," kata Saleh di Jakarta, Sabtu (12/10).
Saleh mengatakan hal tersebut terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (10/10) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat (11/10).
BACA JUGA: Kalau Jokowi dan Prabowo Sudah Begini, Hampir Pasti Gerindra Dapat Jatah Menteri
Saleh mengatakan, apabila Partai Gerindra dan Partai Demokrat pada akhirnya bergabung bersama pemerintah, itu adalah hak kedua parpol tersebut karena masing-masing memiliki hak untuk menentukan langkah sendiri.
Ditegaskan bahwa koalisi parpol pengusung Prabowo-Sandi sudah bubar dan sepakat akan mengambil serta memilih jalan sendiri sehingga kalau kedua partai itu bergabung dengan pemerintah, masyarakat yang berhak memberi penilaian.
BACA JUGA: Pak Prabowo Lirik Presiden Jokowi Sambil Bicara Andai Gerindra Tak Masuk Kabinet
"Silakan masyarakat menilai mana yang sungguh-sungguh berjuang untuk membawa perubahan, mana yang hanya ingin mengejar target dan capaian politik praktis semata," ujarnya.
Saleh yang merupakan Sekretaris FPAN MPR RI itu menegaskan bahwa PAN sudah menetapkan akan berada di luar pemerintahan, dan itu bukan berarti partainya akan menjadi oposisi yang selalu bersebelahan dengan pemerintah.
Dikatakan Saleh, apabila kebijakan dan program pemerintah dijalankan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat, PAN akan mendukung.
Namun jika ada yang menyimpang dan berseberangan dengan aspirasi masyarakat, PAN akan mengeritik, mengoreksi, dan mengingatkan pemerintah.
"Tidak perlu pakai istilah oposisi. Kita lebih baik menjadi kekuatan penyeimbang, itu sangat penting di dalam sistem demokrasi yang kita anut saat ini," katanya. (Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo