JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menyatakan, maraknya praktik korupsi saat ini merupakan isyarat ada yang salah dengan demokrasi di Indonesia. Ia menyayangkan karena tumbuhnya demokrasi justru dibarengi pertumbuhan praktik korupsi.
"Mulai dari korupsi anggaran, proyek daerah, skandal bank, hingga makelar impor," kata Fadli Zon kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/2). Ia menyebut kesalahan utama karena desain politik di negeri ini memang dibentuk tanpa sistem hukum yang kuat. Akibatnya, hukum tak berwibawa dan menjadi subordinasi politik.
Fadli menambahkan, Demokrasi seolah memang tampak kuat dengan adanya pemilu langsung, pilkada, kebebasan media, dan partai politik. "Namun sejatinya supremasi hukum tak berjalan. Hasilnya, demokrasi tumbuh tapi tak berkembang dan malah cacat parah," tambahnya.
Dikatakannya, sistem hukum lemah sangat mendorong praktik politik yang cacat dan korup. Pada akhirnya para koruptor bisa menjadi penguasa. "Dengan posisi itulah, disain hukum kita direkayasa. Inilah yang saya sebut dengan demokrasi kriminal," paparnya.
Ditambahkan, dengan akses terhadap sumber daya keuangannya itu, koruptor ikut berpolitik dan mengambil alih kekuasaan melalui pemilu. Pada saat sudah berkuasa, imbuh dia, maka korupsinya semakin hebat. Bahkan sistem hukumnya diperlemah untuk melanggengkan praktik korupsi. "Terbentuklah rezim demokrasi kriminal dan "Republik Mafia"," kata Fadli.
Ia mengungkapkan, pengadopsian demokrasi liberal ala barat justru berubah menjadi demokrasi kriminal. Sebab, sistem saat ini sangat kondusif bagi para penjahat untuk menjadi penguasa. Kolaborasi kekuatan uang dan popularitas menenggelamkan politisi yang benar-benar amanah dan punya kapasitas.
Sehingga wajar jika demokrasi sulit menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Sebab, substansi demokrasi ini sudah dirampok para penjahat politik melalui praktek korupsinya.
"Akhirnya segelintir elit saja yang sejahtera, sementara rakyat terendam dalam kesengsaraan. Kita kini terjebak dalam suatu bentuk rezim demokrasi kriminal. Satu-satunya jalan adalah mengubah lapis kepemimpinan nasional, Revolusi dari Atas," pungkas Fadli. (boy/jpnn)
"Mulai dari korupsi anggaran, proyek daerah, skandal bank, hingga makelar impor," kata Fadli Zon kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/2). Ia menyebut kesalahan utama karena desain politik di negeri ini memang dibentuk tanpa sistem hukum yang kuat. Akibatnya, hukum tak berwibawa dan menjadi subordinasi politik.
Fadli menambahkan, Demokrasi seolah memang tampak kuat dengan adanya pemilu langsung, pilkada, kebebasan media, dan partai politik. "Namun sejatinya supremasi hukum tak berjalan. Hasilnya, demokrasi tumbuh tapi tak berkembang dan malah cacat parah," tambahnya.
Dikatakannya, sistem hukum lemah sangat mendorong praktik politik yang cacat dan korup. Pada akhirnya para koruptor bisa menjadi penguasa. "Dengan posisi itulah, disain hukum kita direkayasa. Inilah yang saya sebut dengan demokrasi kriminal," paparnya.
Ditambahkan, dengan akses terhadap sumber daya keuangannya itu, koruptor ikut berpolitik dan mengambil alih kekuasaan melalui pemilu. Pada saat sudah berkuasa, imbuh dia, maka korupsinya semakin hebat. Bahkan sistem hukumnya diperlemah untuk melanggengkan praktik korupsi. "Terbentuklah rezim demokrasi kriminal dan "Republik Mafia"," kata Fadli.
Ia mengungkapkan, pengadopsian demokrasi liberal ala barat justru berubah menjadi demokrasi kriminal. Sebab, sistem saat ini sangat kondusif bagi para penjahat untuk menjadi penguasa. Kolaborasi kekuatan uang dan popularitas menenggelamkan politisi yang benar-benar amanah dan punya kapasitas.
Sehingga wajar jika demokrasi sulit menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Sebab, substansi demokrasi ini sudah dirampok para penjahat politik melalui praktek korupsinya.
"Akhirnya segelintir elit saja yang sejahtera, sementara rakyat terendam dalam kesengsaraan. Kita kini terjebak dalam suatu bentuk rezim demokrasi kriminal. Satu-satunya jalan adalah mengubah lapis kepemimpinan nasional, Revolusi dari Atas," pungkas Fadli. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harta Segera Disita, Djoko Pertanyakan KPK
Redaktur : Tim Redaksi