jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah melayangkan kepada pemerintah Filipina karena tak memberi akses untuk terlibat dalam upaya pembebasan 10 WNI yang disandera gerombolan Abu Sayyaf. Padahal, kata politikus Gerindra itu, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti telah siap dengan pasukan gabungan bersama TNI untuk operasi pembebasan Sandera.
"Menurut saya satu-satunya opsi yang tersisa adalah pemerintah bersikap tegas dan menyampaikan protes keras terhadap Filipina untuk terlibat dalam operasi militer terbatas pembebasan sandera," kata Dasco, Kamis (21/4).
BACA JUGA: Suap Reklamasi Digarap Terus, Tersangka Baru Masih Nihil
Dia menyebutkan bahwa pemerintah harus ingat akan tugas konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dimanapun mereka berada. Pemerintah harus menunjukkan pada dunia bahwa keselamatan WNI adalah prioritas utama yang tidak bisa diganggu gugat.
Dia menyangkan sikap pemerintah yang lebih mempertimbangkan opsi membayar tebusan menggunakan uang perusahaan tempat para sandera bekerja. "Toleransi pembayaran tebusan akan menjadi preseden buruk di kemudian hari, karena ada kesan negara Indonesia lepas tangan atas nasib rakyatnya dan warga negara Indonesia mudah untuk diculik dan diperas," tegasnya.
BACA JUGA: Beginilah Kondisi Saipul Jamil Jelang Sidang Kasus Hap-Hap
Dia menambahkan, dalam konteks hukum internasional tidak sepenuhnya benar bahwa pasukan asing tidak boleh beroperasi di Filipina. Sebab, lokasi penculikan dan penyekapan sandera memang secara de facto dikuasai oleh pemberontak Abu Sayyaf.
"Jadi militer kita akan hadir kesana sebagai sekutu membantu pemerintah Filipina khusus menghadapi Abu Sayyaf yang memang musuh negara Filipina," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Penuhi Panggilan KPK, Basuki Irit Bicara
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pasrah Divonis Mati, Eks Pacar Anggita Sari Ini Memuji Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi