jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta proyek Simpang Susun Semanggi (SSS) diaudit terlebih dahulu sebelum peluncuran 17 Agustus 2017 mendatang.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghani mengimbau Gubernur Djarot Saiful Hidayat agar jangan terburu-buru mengoperasikan Simpang Susun Semanggi usai mendapatkan sertifikat layak fungsi (SLF).
BACA JUGA: Ada Kans Prabowo Gandeng Tokoh dari Luar Jawa untuk Hadapi Jokowi
"Harus diaudit dan penyerahan aset dulu dari perusahaan swasta yang membangun proyek ini. Apakah sesuai luas bangunannya dari kompensasi peningkatan Koefesian Luas Bangunan (KLB)-nya," ujarnya, Kamis (20/7).
Dia mengungkapkan, beberapa tahun terakhir, banyak pembangunan infrastruktur yang memakai dana dari perusahaan swasta.
BACA JUGA: Rapat Paripurna RUU Pemilu: Gerindra Sebut Penggunaan PT tak Masuk Akal
Baik itu kompensasi peningkatan KLB maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR).
"Ini harus jelas. Jangan sampai nanti jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," katanya.
BACA JUGA: Gerindra Anggap Presidential Threshold Merampok Demokrasi
Menurut Ghani, di Ibukota ada banyak proyek pembangunan yang dikerjakan perusahaan swasta tidak tercatat dan belum diserahterimakan.
Hal ini bisa dilihat dari pembangunan yang belum merata dan tumpang tindih.
"Banyak aset baik gedung atau taman yang dibangun oleh swasta tapi belum terdata," ungkapnya.
Terkait masalah ini, ia pun mengusulkan Pemprov DKI Jakarta untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Aset Hasil Kompensasi KLB atau CSR perusahaan swasta.
"Dengan adanya perda ini, gubernur DKI tidak bisa begitu saja menggunakan dana perusahaan swasta untuk pembangunan, khususnya infrastruktur," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendaftar di Gerindra Sudah Tes Wawancara
Redaktur & Reporter : Adil