jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah partai politik diduga mulai melancarkan strategi politik menghambat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju sebagai calon presiden (capres) pada pemilu 2014.
Menurut Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, strategi dilancarkan karena elektabilitas pria yang akrab disapa Jokowi tersebut masih terus menjulang.
BACA JUGA: Mega: Jokowi Dapat Getaran Bung Karno
"Polanya bahkan cukup sistematis. Saya menangkap kesan skenario itu salah satunya mulai dibangun Partai Gerindra yang akan mencalonkan Prabowo Subianto," ujarnya di Jakarta, Jumat (6/9).
Menurut Said, ada tiga alasan yang melatarbelakangi pandangannya. Yang pertama, pernyataan Ketua Umum Gerindra, Suhardi, mulai menyoal kontrak politik antara Gerindra dan PDI-P terkait duet Jokowi-Ahok.
BACA JUGA: Megawati Pilih Jokowi untuk Regenerasi
"Disebut, wajib melaksanakan tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sampai akhir masa jabatan. Dalam perspektif politik, pernyataan ini jelas sekali makna dan arahnya. Bahwa Gerindra hendak menghadang Jokowi maju dalam Pilpres," katanya.
Karena kalau Jokowi diminta menjabat sebagai Gubernur sampai 2017, artinya mantan Wali Kota Solo tersebut tidak bisa berlaga di 2014.
BACA JUGA: Jokowi Baca Pidato Bung Karno
Alasan kedua, terlontarnya ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuk Tjahja Purnama yang mengatakan Gerindra mungkin tidak menginginkan Jokowi menjadi capres.
"Seorang Ahok yang kita kenal tentu tidak mungkin berani bicara tentang sesuatu yang tidak ada background-nya. Apalagi pernyataan itu menyangkut langsung atasan dan partainya. Saya menduga apa yang disampaikan Ahok bersumber dari internal Partai Gerindra sendiri," kata Said.
Alasan ketiga, tiba-tiba muncul hasil survei yang menempatkan Prabowo unggul atas Jokowi. Dalam survei untuk kategori tokoh yang disukai publik, Ahok juga didudukkan sebagai figur yang lebih disukai masyarakat ketimbang Jokowi. Sementara elektabilitas Jokowi yang tinggi disebut lembaga tersebut karena pengaruh Ahok.
Said melihat terlepas ada-tidaknya komitmen tertentu antara lembaga survei tersebut dengan Gerindra, tapi publik bisa menangkap kesan ada semacam upaya membentuk opini seolah-olah Jokowi tidak ada apa-apanya dibanding kader Gerindra.
"Bagi Partai Gerindra, hasil survei ini tentu positif untuk dijadikan sebagai alat propaganda politik," ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lebih Baik MUI Dibubarkan daripada Miss World Masuk Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi