JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon mengatakan, sebagai negara agraris, Indonesia harus menghentikan impor beras. Hal itu dikatakan Fadli menanggapi pernyataan Direktur Utara Perusahaan Badan Umum Logistik (Perum Bulog) Sutarto Alimoeso yang berencana melakukan impor beras di 2013 sebesar 670 ribu ton. Sementara realisasi impor tahun lalu hampir menembus dua juta ton.
"Kebijakan impor harus dicegah. Indonesia sebagai negara agraris tak perlu impor. Ada kontradiksi dari data pemerintah sendiri," kata Fadli, Selasa (8/1).
Ia menambahkan dengan perencanaan peningkatan target 10 juta ton pertahun, seharusnya tak perlu lagi impor beras. Bahkan Kementerian Pertanian sendiri menyatakan produksi beras meningkat menjadi sebanyak 39 juta ton dengan total konsumsi 34-35 juta ton. "Berarti masih ada surplus 5 juta ton," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia 2010-2015 itu.
"Kalau sudah surplus, buat apa impor beras lagi? Ini merugikan petani yang telah kerja keras dalam proses produksi," tambah Fadli.
Ia menambahkan jika terus-menerus impor, harga di pasaran bisa menjadi liar. "Lebih jauh, kita semakin kehilangan kedaulatan pangan," paparnya.
Fadli menduga di balik impor beras juga seringkali ada praktek perburuan rente alias praktik korupsi. "Karena itu stop impor beras," tegasnya. Ia mengungkapkan lagi, kebijakan impor beras harus ditinjau ulang dan dihentikan. Pemerintah harus membuat perencanaan yang matang dan melakukan koordinasi intensif antara Kementerian Pertanian dan Bulog, serta stakeholder lainnya. (boy/jpnn)
"Kebijakan impor harus dicegah. Indonesia sebagai negara agraris tak perlu impor. Ada kontradiksi dari data pemerintah sendiri," kata Fadli, Selasa (8/1).
Ia menambahkan dengan perencanaan peningkatan target 10 juta ton pertahun, seharusnya tak perlu lagi impor beras. Bahkan Kementerian Pertanian sendiri menyatakan produksi beras meningkat menjadi sebanyak 39 juta ton dengan total konsumsi 34-35 juta ton. "Berarti masih ada surplus 5 juta ton," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia 2010-2015 itu.
"Kalau sudah surplus, buat apa impor beras lagi? Ini merugikan petani yang telah kerja keras dalam proses produksi," tambah Fadli.
Ia menambahkan jika terus-menerus impor, harga di pasaran bisa menjadi liar. "Lebih jauh, kita semakin kehilangan kedaulatan pangan," paparnya.
Fadli menduga di balik impor beras juga seringkali ada praktek perburuan rente alias praktik korupsi. "Karena itu stop impor beras," tegasnya. Ia mengungkapkan lagi, kebijakan impor beras harus ditinjau ulang dan dihentikan. Pemerintah harus membuat perencanaan yang matang dan melakukan koordinasi intensif antara Kementerian Pertanian dan Bulog, serta stakeholder lainnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selanjutnya BUMN Penerbangan dan Rumah Sakit
Redaktur : Tim Redaksi