JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta M.Sanusi mempertanyakan penunjukan Manggas Rudi Siahaan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI. Pasalnya, yang bersangkutan dinilai tidak kompeten menjalankan tugasnya.
"Penyerapannya rendah sekali baru 5%, ini kepala dinasnya ngawur saya nggak yakin penyerapan Dinas PU bisa sampai 50%, tahun kemarin bisa sampai 60%," kata Sanusi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (4/6).
Hal ini sangat disayangkan mengingat peran penting Dinas PU dalam pencegahan banjir dan penanggulangan kemacetan. Apalagi anggaran untuk Dinas PU termasuk yang paling besar yaitu Rp 7 triliun atau sekitar 7% dari APBD 2013.
Sanusi juga menyoroti adanya anggaran dana swakelola atau dana tidak terprediksi atau sewaktu-waktu kurang lebih Rp 300 miliar di Dinas PU. Ia menilai anggaran ini memiliki potensi yang besar untuk dikorupsi karena tidak miliki pertanggungjawaban yang jelas.
"Itu nggak ada nomenklaturnya. Ini sangat dimungkinkan untuk korupsi. Karena anggarannya sewaktu-waktu. Misal jalan bolong sedikit ditambal dan bolong lagi. Ini kan jadinya proyek terus," paparnya.
Sanusi pun berharap Gubernur Joko Widodo mempertimbangkan kembali posisi Manggas. Anggota Komisi D itu khawatir kinerja buruk Kadis PU akan merusak citra pemerintahan Jokowi.
"Menurut saya, gubernur salah pilih orang. Track recordnya di Disdik sudah jelek, banyak masalah makin problem ini," ujarnya.
Untuk diketahui, Manggas menggantikan Kadis PU sebelumnya Ery Basworo yang kini menjabar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta. Manggas resmi menjabat sebagai Kadis PU sejak Februari 2013. (dil/jpnn)
"Penyerapannya rendah sekali baru 5%, ini kepala dinasnya ngawur saya nggak yakin penyerapan Dinas PU bisa sampai 50%, tahun kemarin bisa sampai 60%," kata Sanusi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (4/6).
Hal ini sangat disayangkan mengingat peran penting Dinas PU dalam pencegahan banjir dan penanggulangan kemacetan. Apalagi anggaran untuk Dinas PU termasuk yang paling besar yaitu Rp 7 triliun atau sekitar 7% dari APBD 2013.
Sanusi juga menyoroti adanya anggaran dana swakelola atau dana tidak terprediksi atau sewaktu-waktu kurang lebih Rp 300 miliar di Dinas PU. Ia menilai anggaran ini memiliki potensi yang besar untuk dikorupsi karena tidak miliki pertanggungjawaban yang jelas.
"Itu nggak ada nomenklaturnya. Ini sangat dimungkinkan untuk korupsi. Karena anggarannya sewaktu-waktu. Misal jalan bolong sedikit ditambal dan bolong lagi. Ini kan jadinya proyek terus," paparnya.
Sanusi pun berharap Gubernur Joko Widodo mempertimbangkan kembali posisi Manggas. Anggota Komisi D itu khawatir kinerja buruk Kadis PU akan merusak citra pemerintahan Jokowi.
"Menurut saya, gubernur salah pilih orang. Track recordnya di Disdik sudah jelek, banyak masalah makin problem ini," ujarnya.
Untuk diketahui, Manggas menggantikan Kadis PU sebelumnya Ery Basworo yang kini menjabar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta. Manggas resmi menjabat sebagai Kadis PU sejak Februari 2013. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Rasakan Enaknya Dikawal Voorijder
Redaktur : Tim Redaksi