SERANG -- Partai Gerindra mengaku serius menyikapi permasalahan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hingg saat ini sedang dikaji pemerintah. Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto juga punya perhatian yang tinggi terhadap persoalan ini.
"Pemerintah terus mengeluh subsidi untuk BBM sebesar Rp168 trililun apakah efektitf. Pemerintah punya opsi menaikkan atau mengatasi dengan melakukan kontrol. Sekarang Ketua Dewan Pembina melakukan kajian serius terhadap kebijakan yang akan diambil termasuk opsi ketiga apakah tetap harus memertahankan kebijakan sekarang," kata Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, di sela-sela jalan sehat HUT ke IV Gerindra, di Banten, Minggu (12/2).
Ia mengatakan, pemerintah mengklaim subsidi BBM hanya 14 persen dari total APBN. Menurutnya, 14 persen itu menggerakkan sektor ekonomi lainnya seperti daya beli, multi effect lainnya, serta daya saing pajak jadi meningkat.
"Nah kalau dinaikkan bagaimana? Pak Ketua Dewan Pembina juga tidak mau ceroboh memutuskan, termasuk opsi memertahankan kebijakan yang sekarang. Tapi, alternatif lain juga perlu, karena itu sebuah opsi. Kebijakan harus memerhatikan rakyat," ujarnya.
Muzani mengatakan, kalau harga BBM dinaikkan Rp500 akan menghemat subsidi sekitar Rp15 triliun pertahun. Namun, katanya, itu akan berdampak panjang kepada rakyat. Sedangkan pemerintah, menurutnya, tidak menyiapkan sistem transportasi massal, tidak menyiapkan jalan yang bagus, dan tidak menyiapkan bagaimana angkutan murah dan mudah, baik di kota besar maupun kecil serta mengatasi masalah macet. "Kita tidak ingin pemerintah ambil jalan pintas mau enaknya naikkan BBM," tegasnya.
Ditanya apakah selama ini subsidi sudah tepat sasaran, Muzani mengatakan itu merupakan tanggungjawab pihak pemerintah. Katanya, kalau pemerintah mengklaim subsidi BBM tidak tepat sasaran, itu merupakan bagian pemerintah untuk melakukan audit dan bagaimana penghematan. "Pemerintah juga harus menindak siapa saja yang menyalahgunakan subsidi," katanya.
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah yang juga mengklaim bahwa jumlah yang digelontorkan sekarang ini sudah melampaui kuota juga perlu diaudit. "Apa betul? Itu perlu diaudit. Itu bagian pemerintah, bukan rakyat atau konsumen," tegasnya.
Dia juga menyesalkan di awal pemerintahan SBY pada 2004 produksi minyak mencapai satu juta barel perhari. "Tapi, sekarang ini hanya 905 ribu barel perhari. Ini mengalami penurunan," katanya.
Akibatnya, dijelaskan Muzani, tidak ada pajak baru masuk ke bidang sektor migas. "Itu bagian pemerintah. Jangan rakyat yang jadi korban. Jangan sampai pemerintah tidak melakukan audit penghematan, tanggungjawab subsidi, menarik investor lantas BBM dinaikkan," katanya.
Lebih jauh dia menyatakan, bahwa Ketua Dewan Pembina dalam waktu dekat akan segera mengumumkan hasil kajian dan sikap soal kebijakan BBM oleh pemerintah ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pebisnis AS Komitmen Investasi Migas
Redaktur : Tim Redaksi