JAKARTA - Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Martin Hutabarat mengakui partai politik gagal menjalankan fungsi pendidikan politik terhadap kadernya.
"Saya akui, partai politik memang gagal memberikan pendidikan politik terhadap kadernya," kata Martin Hutabarat, dalam acara Dialog Kenegaraan bertema "Urgensi Menata Sistem Bernegara", di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (20/3).
Lantaran kegagalan tersebut menurut anggota Komisi III DPR itu, partai politik menjadi pragmatis dalam segala hal. Salah satu fenomena pragmatis yang sangat mengkhawartikan demokrasi adalah pengaruh transaksi disaat partai politik akan menentukan siapa yang akan diusung jadi calon kepala daerah.
"Jadi jangan heran, seseorang yang baru kemarin ke luar dari lembaga pemasyarakatan setelah menjalani masa hukuman, hari dicalonkan lagi untuk jadi bupati atau walikota. Itu hanya gara-gara transaksional," ungkap Ketua Fraksi Gerindra di MPR itu.
Padahal lanjutnya, dalam konstitusi demokrasi itu sejatinya milik rakyat dan partai politik itu hanya sebatas media untuk menjalankan proses demokrasi.
"Tapi hak-hak rakyat berdemokrasi itu dirampas oleh partai politik sehingga rakyat tidak dapat leluasa memilih calon pemimpinnya," ungkap Martin.
Selain itu, Martin juga mengritisi masalah tujuan bangsa ini semakin tidak jelas karena setiap terjadi peralihan kepemimpinan nasional maupun daerah terjadi pula perubahan terhadap arah yang akan dituju.
"Satu masa kepemimpinan seseorang selama lima tahun misalnya menyiapkan era teknologi. Tapi begitu terpilih lagi satu pemimpin muncul skala perioritas baru lagi yakni pertanian karena negara kita masih agraris. Begitu saja terus-menerus sehingga tidak ada satu tujuan pun yang tercapai dan berapa banyak uang negara yang dihabiskan," ungkap Martin Hutabarat. (fas/jpnn)
"Saya akui, partai politik memang gagal memberikan pendidikan politik terhadap kadernya," kata Martin Hutabarat, dalam acara Dialog Kenegaraan bertema "Urgensi Menata Sistem Bernegara", di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (20/3).
Lantaran kegagalan tersebut menurut anggota Komisi III DPR itu, partai politik menjadi pragmatis dalam segala hal. Salah satu fenomena pragmatis yang sangat mengkhawartikan demokrasi adalah pengaruh transaksi disaat partai politik akan menentukan siapa yang akan diusung jadi calon kepala daerah.
"Jadi jangan heran, seseorang yang baru kemarin ke luar dari lembaga pemasyarakatan setelah menjalani masa hukuman, hari dicalonkan lagi untuk jadi bupati atau walikota. Itu hanya gara-gara transaksional," ungkap Ketua Fraksi Gerindra di MPR itu.
Padahal lanjutnya, dalam konstitusi demokrasi itu sejatinya milik rakyat dan partai politik itu hanya sebatas media untuk menjalankan proses demokrasi.
"Tapi hak-hak rakyat berdemokrasi itu dirampas oleh partai politik sehingga rakyat tidak dapat leluasa memilih calon pemimpinnya," ungkap Martin.
Selain itu, Martin juga mengritisi masalah tujuan bangsa ini semakin tidak jelas karena setiap terjadi peralihan kepemimpinan nasional maupun daerah terjadi pula perubahan terhadap arah yang akan dituju.
"Satu masa kepemimpinan seseorang selama lima tahun misalnya menyiapkan era teknologi. Tapi begitu terpilih lagi satu pemimpin muncul skala perioritas baru lagi yakni pertanian karena negara kita masih agraris. Begitu saja terus-menerus sehingga tidak ada satu tujuan pun yang tercapai dan berapa banyak uang negara yang dihabiskan," ungkap Martin Hutabarat. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki Alie tak Persoalkan Rencana Gugatan Gus Choi
Redaktur : Tim Redaksi