jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan Ganjar Pranowo yang menyinggung politik akomodasi terkait isu penambahan kementerian era Prabowo-Gibran.
Dia mempertanyakan apakah politik akomodasi sebagai hal yang salah.
BACA JUGA: Soal Wacana 40 Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Ganjar Bicara Pembatasan di Undang-Undang
"Saya tanya kembali, apakah misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama-sama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan itu, apakah salah? Begitu lho," kata Dasco di Jakarta, Kamis (9/5).
Menurutnya, selagi tidak melanggar aturan, politik akomodasi bukan sesuatu yang salah.
BACA JUGA: Sufmi Dasco Gelar Open House, Prabowo hingga Kapolri Datang
Dasco menyebut hal tersebut sepenuhnya merupakan hak pihak yang memenangkan Pilpres 2024
"Itu kan adalah hak pemenang. Kami juga, kemudian kalau ada yang menang, dia mau mengakomodasi, kami juga enggak pusing," lanjutnya.
BACA JUGA: Sufmi Dasco Kecam Serangan Teroris di Gedung Konser Rusia
Ganjar Pranowo sebelumnya merespons wacana penambahan jumlah pos kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.
Dia menilai jumlah kementerian telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
"Kalau kementerian negara, undang-undangnya sudah ada. Tugas eksekutif pemerintah setelah disumpah adalah menjalankan peraturan perundang-undangan," ujar Ganjar di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).
Kandidat Pilpres 2034 lalu itu menuturkan, perubahan jumlah kementerian harus diikuti dengan revisi UU tersebut. Bila tidak, menurutnya, akan melanggar UU.
Ganjar menilai banyak alasan yang melatarbelakangi wacana penambahan jumlah pos kementerian itu.
"Semua alasan sangat mungkin, tetapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana. Wong zudah ada undang-undangnya, kok. Mau apa lagi begitu? Tetapi saya paham karena saya politisi sangat paham. Pasti politik akomodasi akan dilakukan," jelas Ganjar. (mcr8/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Kenny Kurnia Putra