jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut rencana pembentukan kabinet era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bakal menempatkan 40 menteri, tidak sesuai dengan aturan.
Sebab, kata eks gubernur Jawa Tengah itu, konstitusi di Indonesia membatasi jumlah menteri dalam sebuah pemerintahan hanya 34.
BACA JUGA: Pakar Tanggapi Rencana Prabowo Menambah Jumlah Kementerian
Dia berkata demikian saat menjawab pertanyaan awak media soal kabar Prabowo-Gibran bakal melantik 40 menteri dalam kabinet mereka.
"Setahu saya, undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Kalau lebih dari itu, pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang," kata Ganjar kepada awak media di Jakarta, Selasa (7/5) kemarin.
BACA JUGA: Diminta Maju Sebagai Cagub DKI Lagi, Anies Minta Izin untuk Berpikir
Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyebut setiap warga negara perlu mengingatkan soal politik akomodasi dalam pembentukan kabinet tidak boleh melanggar aturan.
"Mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ," lanjut Ganjar.
BACA JUGA: KPK Bongkar Peran Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di Kasus Korupsi Insentif Pajak, Oalah
Namun, dia merasa yakin Prabowo-Gibran bakal cermat dalam memilih menteri pada kabinet pemerintahan periode 2024-2029.
"Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana bisa menentukan," kata Ganjar.
Dia juga berharap Prabowo-Gibran bisa memakai Zaken Kabinet dalam menyusun para menteri yang akan dilantik nantinya.
"Maka yang paling bagus kabinetnya itu Zaken Kabinet atau kabinet ahli dan efisien yang bisa merespons perubahan global yang sekarang sangat turbulance building," kata Ganjar.
Sebelumnya, beredar rumor Prabowo-Gibran bakal melantik 40 menteri pada kabinet periode pemerintahan mereka periode 2024-2029.
Gibran menyebut komposisi kabinet saat ini masih dibicarakan dengan berbagai pihak dan belum dipastikan berjumlah 40 menteri.
"Itu nanti, ya. Masih dibahas, masih digodok dahulu. Tunggu saja, ya," katanya, Selasa (7/5) kemarin. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan