jpnn.com, KOTAWARINGIN TIMUR - Sejumlah pimpinan partai politik di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan tidak meminta mahar politik kepada bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada dengan perahu parpol.
”Golkar sama sekali tidak mengenal mahar politik dalam proses pilkada. Golkar sudah punya sistem,” kata Sekretaris DPD Golkar Kotim Joni Abdi.
BACA JUGA: Gerindra Mau Diberi Kursi Menteri? Golkar: Belum Ada Pembicaraan soal Kabinet Jokowi
Dia menuturkan, mekanisme apabila ingin menggunakan perahu partai sudah ada standar bakunya. Hal itu bukan hanya urusan finansial. ”Pertama, pembentukan tim seleksi bakal calon, kemudian pembukaan pendaftaran secara terbuka, baik dari internal maupun eksternal. Kemudian dilakukan survei,” kata dia.
Menurutnya, indikator yang jadi tolok ukur, yakni popularitas (terkenal), akseptabilitas (diterima), dan elektabilitas (keterpilihan). Hal itu jadi modal penting bagi calon.
BACA JUGA: Jokowi Tawarkan Rekonsiliasi, Prabowo Masih Minta Saran Kanan Kiri
BACA JUGA: Aksi Super Damai PA 212 Desak MK Diskualifikasi Jokowi – Ma’ruf
”Ada persyaratan yang wajib dipenuhi. Calon harus bebas dari narkoba, kemudian Golkar akan minta masukan dari kejaksaan dan kepolisian tentang catatan riwayat calon,” jelasnya.
BACA JUGA: Jika Prabowo Presiden, Gerindra Tawarkan Partai Koalisi Pemerintah Bergabung
Meski demikian, Abdi tak menampik urusan finansial. Hal itu dinilai sebagai kebutuhan partai dalam rangka menjalankan organisasi dan mesin partai nantinya. ”(Finansial) menjadi salah satu pertimbangan, karena kaitan dengan kerja politik di lapangan, pembentukan tim, saksi, atribut, sosialisasi, dan lainnya. Pasti memerlukan biaya dan dana. Tidak bisa dimungkiri,” ujarnya.
Abdi mengungkapkan, belum ada seorang pun tokoh yang merapat ke Golkar secara kelembagaan, karena memang pihaknya belum melakukan penjaringan. Namun, sudah ada pihak yang mulai membangun komunikasi lisan.
”Secara pribadi ada beberapa orang yang sudah mulai membangun komunikasi, tapi Golkar tetap merujuk pada ketentuan organisasi, menunggu petunjuk dari DPP dan DPD Golkar Provinsi,” jelasnya.
Ketua DPC Gerindra Kotim Ary Dewar mengatakan, pihaknya belum membuka penjaringan atau komunikasi dengan siapa pun untuk Pilkada Kotim tahun 2020. Sebab, jadwalnya memang belum ada.
Diperkirakan pascapelantikan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten pada 14 Agustus mendatang tahapannya akan mulai berjalan.
Ary menegaskan, Partai Gerindra tidak mengenal istilah mahar politik. Apalagi selama mengusung Supian Hadi – Taufiq Mukri dia tidak menekankan mahar atau biaya lainnya.
”Kalau di aturan kami tidak ada istilah mahar. Ada mekanismenya. Bukan perkara siapa yang banyak uang di sini,” tegasnya.
Ary mengungkapkan, sejumlah nama tokoh yang sudah mencuat belum ada yang membuka komunikasi dengan pihaknya, baik lisan maupun secara organisasi. Ary menduga hal itu disebabkan adanya trauma soal isu mahar politik. Akibatnya, sejumlah tokoh memilih tidak merapat ke parpol.
”Kemungkinan takut karena isu mahar politik, akibatnya sama-sama diam yang mau mencalon jadi cabup maupun cawabup. Justru santer lewat jalur independen, karena di situ dianggap biaya murah,” katanya.
Pada prinsipnya, kata Ary, Gerindra siap berkoalisi dengan siapa pun. Apalagi perolehan kursi mereka yang kurang dari persyaratan mewajibkan harus berkoalisi.
Ary mengingatkan kader Gerindra yang mulai menjajakan diri maju agar tidak hanya sekadar modal nekat. ”Gak bisa begitu (nekat). Pilkada ini pertarungan partai. Organisasi. Gak ada istilah nekat-nekatan,” tegasnya.
Ketua DPC Hanura Kotim Hary Rahmad mengatakan, dengan komposisi 1 kursi di DPRD Kotim, pihaknya memiliki peran kunci. Pasalnya, semua partai wajib melakukan koalisi untuk mengusung calon.
Soal mahar politik, Hary menegaskan, Hanura tidak mengenal istilah itu. Dalam partai hanya menekankan yang diusung adalah orang yang punya potensi menang. ”Yang jelas calon kalau mau pakai Hanura harus cari dulu teman koalisi, karena Hanura tidak bisa mengusung sendiri. Hanura tidak pakai mahar segala macam, jadi tidak usah takut,” tegasnya.
BACA JUGA: Soal Aksi PA 212 di MK, Irma: Semakin Jelas Siapa yang Berkepentingan
Terkait finansial, lanjutnya, hal itu memiliki peran penting dalam Pilkada 2020. Tingginya biaya politik dinilai sudah jadi rahasia umum. ”Pasti biaya tinggi itu terjadi, makanya sektor finansial juga jadi indikator,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah tokoh menyatakan berniat maju melalui jalur independen. Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli, misalnya, menyatakan maju melalui jalur independen karena trauma pada Pilkada Kota Palangka Raya beberapa waktu lalu.
Saat itu dia diminta mahar politik, namun gagal maju. Meski demikian, Jhon mengaku tidak menutup kemungkinan akan maju melalui jalur parpol apabila ada yang meminangnya. (ang/ign)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Prabowo dan Bang Sandi Sudah Pasrah, Pendukung Tidak Perlu ke MK
Redaktur & Reporter : Soetomo