jpnn.com, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin menilai Partai Gerindra tak sepantasnya mengkritisi pemerintah terkait kebijakan mitigasi bencana. Sebab, Partai Gerindra sendiri di parlemen tidak berbuat apa-apa untuk meningkatkan anggaran mitigasi bencana di Indonesia.
"Gerindra, menurut saya, enggak berhak untuk mengomentari mata anggaran itu. Orang dia tidak memberikan pendapat, kok dalam rapat paripurna pengesahan APBN 2019. Bukan menolak loh, tapi tidak memberikan pendapat dalam rapat 23 oktober 2018 kemarin," kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani di Rumah Pemenangan Jokowi - Ma'ruf, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).
BACA JUGA: Gerindra: Mitigasi Bencana Belum jadi Prioritas
Arsul yang merupakan anggota Komisi III DPR ini mengaku hadir dalam Rapat Paripurna Pengesahan ABPN 2019. Saat itu, menurut dia, fraksi Partai Gerindra tidak memperjuangkan atau memperdebatkan soal mitigasi bencana.
"Kok sekarang baru komentar. Harusnya kan dia memperjuangkan dulu. Harusnya sekian (anggarannya). Sebab, kalau enggak itu bahaya. Jangan setelah kejadian atau setelah disahkan, baru berkomentar," jelas Arsul.
BACA JUGA: PPP: Gerindra Tak Usah Genit soal Akuisisi Saham PT Freeport
Sekjen PPP ini menilai, penguatan mitigasi bencana sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi - JK. Bahkan, wilayah tersebut tidak terpaku anggarannya di BNPB dan BMKG, melainkan kementerian terkait seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.
"Kalau soal terkait dengan peralatan, itu kan yang saya ikuti dari para ahli, itu hal yang penting. Tetapi bukan satu-satunya faktor juga. Karena peralatannya ada, tetapi kalau SDM-nya enggak siap, tidak akan maksimal dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana alam," jelas dia. (tan/jpnn)
BACA JUGA: Prabowo - Sandi Berjanji Prioritaskan Mitigasi Bencana
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nah lho, Gerindra Wacanakan Pansus Divestasi Freeport
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga