JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, penerapan Presidential Threshold (PT) bertentangan dengan konsitusi. Sebab ambang batas 20 persen yang ada dalam UU Pemilihan Presiden saat ini tidak ada dasarnya, kecuali argumentasi sumir soal sistem presidensial.
"Dalam UUD 1945 Pasal 6, tak diamanatkan penetapan threshold. Konstitusi kita menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diajukan oleh parpol atau gabungan parpol," ujar Fadli di Jakarta, Rabu (10/7).
Dia menegaskan, penetapan angka threshold untuk pencalonan presiden, jelas melanggar konstitusi. Fadli juga menganggap PT mencederai prinsip hak-hak sipil dalam sistem demokrasi.
Menurut Fadli, tanpa PT pun sistem presidensial Indonesia saat ini sudah sangat kuat, bahkan terkuat di dunia. Karenanya, lanjutnya, pembatasan PT hanya membuat praktik politik transaksional terus berlanjut dan kader-kader bangsa terbaik semakin sulit mendapat kesempatan dipilih sebagai calon presiden di masa depan.
Kendati demikian, Gerindra yang sudah jauh-jauh hari bakal mengusung Prabowo Subianto sebagai capres itu sama sekali tidak khawatir andai nanti PT tetap sebesar 20 persen. "Kami yakin dapat mencapainya," ujar Fadli. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota DPR Tertidur Pulas Saat Paripurna
Redaktur : Tim Redaksi