jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Sarwi Chaniago, menilai ada dua motif dari Partai Gerindra menolak Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.
Pertama, kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu, motifnya bisa murni karena subtansi undang-undang yang cacat bawaan dan tidak demokratis.
BACA JUGA: Bantah Tolak Perppu Ormas Demi Pencapresan Prabowo
Kedua, kata dia, motif politik sudah pasti. Sebab, lanjut Pangi, Gerindra optimistis bisa mengambil segmen ceruk pemilih muslim. Karena terbitnya Perppu Ormas terkait dengan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Karena itu (berupaya menunjukkan, red) keberpihakan dan menarik simpati umat Islam terkait sikap Gerindra yang menolak RUU Ormas menjadi UU Ormas,” kata Pangi menjawab JPNN, Kamis (25/10).
BACA JUGA: Gerindra Tolak APBN 2018, Ini Kritik Keras dari Misbakhun
Namun, Pangi meragukan Gerindra akan mampu meraup suara pemilih dari kalangan umat Islam dengan sikapnya menolak Perppu Ormas. “Apakah optimal Gerindra bisa mendulang insentif electoral?” tegasnya.
Pangi berpendapat, belum ada jaminan juga partai yang menolak UU Ormas, termasuk juga PKS dan PAN, akan mendulang voter dari segmen ceruk potensial pemilih umat Islam.
BACA JUGA: Pilkada Bekasi 2018, Partai Gerindra Siapkan Kejutan
“Perlu diuji dan dibuktikan, semua masih dinamis,” kata Pangi.
Menurut dia, tidak semua menganggap menolak UU Ormas adalah kebijakan populis. Ada juga sebagian pemilih umat Islam yang mendukung UU Ormas. “Pemilih umat Islam juga belum solid, artinya beragam,” paparnya.
Menurutnya, isu yang jelas-jelas bisa menggerus suara parpol adalah kasus korupsi.
“Ini punya relevansi dan terbukti bisa mengerus elektibilitas parpol tersebut seperti Partai Golkar,” tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra: Presiden Tak Tertarik Lagi dengan Densus Tipikor
Redaktur & Reporter : Boy