jpnn.com - JAKARTA - Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat mengatakan penyelenggaraan pemilu presiden (pilpres) yang damai harus menjadi komitmen semua pihak. Menurutnya, jika komitmen pilpres damai ini dilanggar dan terjadi kerusuhan maka Indonesia akan terperosok menjadi negara gagal dalam berdemokrasi.
"Bangsa ini harus bisa membuktikan sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kita bisa menjalankan demokrasi secara damai," kata Martin di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (20/5).
BACA JUGA: Nurul Akui Internal Golkar Tak Kompak Dukung Prabowo-Hatta
Martin menambahkan, dibanding dengan pemilu legislatif 9 April lalu, pilpres akan berproses secara lebih kondusif. "Di pileg, para caleg bertarung habis-habis dengan uang. Caleg bisa lolos jadi wakil rakyat karena uang. Kalau ini jadi pilihan kita, jelas rusak demokrasi Indonesia," ujar anggota Komisi Hukum DPR itu.
Apalagi, lanjut Martin, pertarungan pilpres kali ini hanya terdiri dari dua koalisi besar, yakni antara kubu yang dipimpin PDIP kontra Gerindra. Namun, katanya, sebenarnya tidak ada pertentangan ideologi antara PDIP dengan Gerindra.
BACA JUGA: Kemnakertrans Kirim Tim Khusus Selesaikan Kasus PHK PT HM Sampoerna
“PDI-P dan Gerindra pada pemerintahan sekarang sama-sama oposisi. Jadi, secara ideologi tidak ada pertentangan," jelasnya.
Bahkan, PDI-P malah pernah kerjasama dengan Gerindra saat Pilkada DKI Jakarta dan sebelumnya mengusung pasangan Megawati-Prabowo pada Pilpres 2009. "Jadi, saya ulangi, tidak ada pertarungan ideologi, ini soal penajaman visi ekonomi kerakyatan," kata dia.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Ical Dinilai Tepat Gunakan Mandat Rapimnas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Akan Kritisi Platform Jokowi dan Prabowo
Redaktur : Tim Redaksi