jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD DKI Jakarta untuk memutuskan perlu tidaknya melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap dua calon wakil gubernur (cawagub) DKI, Ahmad Riza Patria dan Nurmansyah Lubis.
Muzani mengatakan bahwa yang berwenang menentukan adalah DPRD DKI Jakarta sehingga tidak bisa diintervensi. “Saya serahkan kepada DPRD-lah mau ada fit and proper, bagus. Tidak ada fit and proper, bagus. Karena itu mekanisme yang berlaku di DPRD, sehingga saya tidak bisa (intervensi),” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (31/1).
BACA JUGA: Anies Baswedan Sebut 2 Kriteria Cawagub DKI Jakarta yang Diinginkannya
Partai Gerindra dan PKS sudah menyodorkan dua nama sebagai cawagub DKI Jakarta. Mereka adalah Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra, dan Nurmansyah Lubis dari PKS. Nama itu sudah diserahkan ke DPRD DKI Jakarta. Penentuan siapa wagub DKI Jakarta akan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Hanya saja belum dipastikan kapan pelaksanaan rapat tersebut.
Muzani tidak memungkiri bahwa ketika ada dua nama yang diajukan masing-masing partai, tentu dua-duanya mengincar jabatan wagub DKI Jakarta.
BACA JUGA: Gerindra Bakal Uji Cawagub DKI dari PKS
“Ada satu kader PKS, ada satu kader Gerindra, tentu saja dua-duanya mengincar. Kalau dua-duanya mengincar, ya sudah kami serahkan kepada mekanisme DPRD yang akan menentukan,” ujarnya.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan, selama ini komunikasi antara Partai Gerindra dengan PKS tidak ada masalah. Namun, ia memastikan tidak ada lobi-lobi yang dilakukan untuk menyerahkan jabatan tersebut kepada Partai Gerindra atau PKS.
“Tidak. Jangan, jangan begitu, karena kan PKS punya hak, kami juga punya harapan. Jadi, saya kira sudahlah sama-sama saja,” ujarnya.
Muzani menegaskan tidak ada strategi khusus bagi Partai Gerindra untuk meraih kursi yang ditinggalkan Sandiaga Uno karena maju Pilpres 2019 mendampingi Prabowo Subianto itu. "Tawakal kepada Allah,” tutur juru bicara khusus Gerindra itu.
Sekali lagi, Muzani menyerahkan seluruh mekanisme kepada DPRD DKI. Termasuk dalam hal melakukan lobi-lobi di tingkat daerah. “Silakanlah, pokoknya apa pun yang menjadi keputusan DPRD kami taat,” ungkap anak buah Prabowo itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengusulkan digelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap dua cawagub DKI yang akan menjadi pendamping Gubernur Anies Baswedan.
“Kami mendukung dilakukan fit and proper secara terbuka terhadap dua calon. Sudah lama masyarakat menunggu, tentu harapannya mendapat yang terbaik,” kata Hidayat di Jakarta, Rabu (29/1). (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy