jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pembahasan rancangan undang-undang omnibus law bisa berjalan cepat atau lambat dari target 100 hari yang ditetapkan pemerintah. Menurut Muzani, semua itu tergantung pada naskah RUU yang akan diberikan oleh pemerintah kepada DPR.
"Saya kira target bisa saja (100 hari), dan bisa lebih cepat, bisa lebih lambat," kata Muzani.
BACA JUGA: Bamsoet Berharap Omnibus Law Menjamin Adanya Regulasi yang Jelas
Wakil ketua MPR itu mengatakan kalau pasal-pasalnya sudah cukup final, maka pembahasan itu bisa lebih cepat. Namun, kalau pasal-pasalnya mengandung interpretasi yang berbeda-beda itu bisa memerlukan pekerjaan lebih lama lagi.
"Jadi, saya kira itu akan bergantung pada naskah yang sekarang ini (akan) diberikan kepada kami," ujar anggota Komisi I DPR itu.
BACA JUGA: Muhammadiyah Khawatir Pasal Selundupan Masuk ke Omnibus Law
Pada prinsipnya, Muzani menginginkan pembahasan ini tidak bertele-tele supaya beban legislatif tidak terlalu berat. "Karena selama ini kritik terhadap DPR itu adalah produktivitas terhadap produk UU sangat minim," ungkapnya.
Lebih jauh Muzani mengatakan di internal pemerintah sepertinya masih ada beberapa pandangan ihwal omnibus law. Menurut dia, perdebatan itu hal biasa mengingat omnibus law ini merupakan UU sapu jagat yang menyatukan puluhan UU dalam satu semangat yang sama.
BACA JUGA: Omnibus Law Diprediksi Berdampak Positif bagi Bisnis Properti, termasuk LPKR
"Saya kira itu sesuatu yang wajar karena ini adalah terobosan baru dari eksekutif tentang satu masalah," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pembahasan RUU omnibus law bisa diselesaikan 100 hari oleh pemerintah dan DPR. (boy/jpnn)
Arief Poyuono: Prabowo Akan Maju Kembali di Pilpres 2024
Redaktur & Reporter : Boy