jpnn.com, JAKARTA - Partai Gerindra kembali menunjukkan sikap sebagai oposisi. Partai besutan Prabowo Subianto itu tegas menolak Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018.
RAPBN itu akan dibahas dalam rapat pleno di Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (24/10) malam dan akan disetujui di rapat paripurna DPR, Rabu (25/10).
“Gerindra menyatakan RAPBN yang diputuskan malam ini di Banggar kami tolak. Kami persilakan pemerintah jika meyakini angka-angka yang diajukan di RAPBN dijalankan, dan kami tidak akan menghambat,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani didampingi sejumlah anggotanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/10) sore.
Bukan tanpa alasan Partai Gerindra menolak RAPBN 2018 ini. Muzani menegaskan dalam catatan Gerindra, pemerintah akan mengalami kegagalan dalam meningkatkan rasio pajak yang ditargetkan sekitar Rp 1600 triliun.
BACA JUGA: PKS-Golkar Berkoalisi? Begini Tanggapan Partai Gerindra
Sebab, kata Muzani, saat ini saja pemerintah baru mendapatkan pajak Rp 1472 triliun lebih.
“Kami merasa waswas karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara,” jelasnya.
Nah, Muzani mengatakan, kalau itu terjadi maka pemerintah akan mengeluarkan surat utang negara sehingga menjadi beban keuangan.
BACA JUGA: Pemerintah akan Merombak Pemanfaatan Dana Desa 2018
Utang akan ditempuh untuk menutupi celah defisit anggaran dan membiayai pembangunan.
Menurut Muzani, hingga Agustus 2017 ini saja utang negara sudah mencapai hampir Rp 3825 triliun.
“Sampai akhir tahun diperkirakan Rp 4000 triliun. Tahun ini saja, untuk membayar pokok utang dan bungan Rp 514 triliun, atau 33 persen dari total APBN,” katanya.
Dia mengatakan, untuk mengatasi kekurangan anggaran di APBN, pemerintah juga mengurangi dana di pos yang bisa membuat kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, pertanian, kesehatan dan lainnya berkurang.
Di sektor pertanian, kata dia, kemampuan pemerintah membayar utang baru sekitar Rp 2,5 triliun.
BACA JUGA: Ahmad Dhani Masuk Gerindra demi Bantu Prabowo Jadi Presiden
Menurut Muzani, ini akan membuat kemampuan pertanian mengalami kemerosotan.
Kemampuan produksi pertanian, pangan, menurun. Stok pangan akan berkurang sehingga akan terjadi impor. “Ini akan merugikan para petani,” katanya.
Muzani menilai kemampuan pemerintah untuk berutang sangat tinggi. Tapi, will atau kemauan membayar utang masih rendah.
Selain sektor pertanian, kata dia, pemerintah juga melakukan pola baru pencabutan subsidi listrik 900 watt.
“Pola baru ini telah menyebabkan beban rakyat. Karena itu, kami meminta pemerintah meninjau ulang,” katanya.
Gerindra juga keberatan dengan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebab, kata Muzani, pada tahun-tahun sebelumnya, PMN yang sudah disetujui untuk BUMN tidak pernah digunakan sampai sekarang ini. Gerindra juga tidak setuju dengan privatisasi 800 anak usaha BUMN.
“Kami tidak setuju, karena BUMN merupakan benteng terakhir dari pertahanan ekonomi. Ini sudah kami suarakan di Komisi VI DPR,” paparnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahmad Dhani Masuk Gerindra, NasDem Santai Saja
Redaktur & Reporter : Boy