jpnn.com - JAKARTA -- Ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan kubu Ketua Umum Djan Faridz mendemo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (23/12). Mereka menuntut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly segera mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan PPP di bawah kepemimpinan Faridz.
Ketua DPP PPP Ahmad Ghazali Harahap mengatakan bahwa Menkumham menjadi penyebab kegaduhan partai berlambang Kabah itu. Hal itu karena pengesahan PPP sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung, namun Menkumham tak kunjung mengeluarkan SK. Karenanya, PPP menjadi pecah alias tak solid.
BACA JUGA: Baca Nih, Pesan Fadli Zon untuk Wapres JK
"Jika SK tersebut tidak dikeluarkan, maka kami akan menduduki kantor Kemenkuham," kata Ghazali di depan markas Yasonna, Rabu (23/12).
Ghazali mengatakan perbuatan Yasonna yang tidak segera mengeluarkan pengesahan PPP itu karena ingin melemahkan, mengadu domba dan memecah belah partainya.
BACA JUGA: Direksi Pertamina Jangan Takut Hadapi Intervensi
Dia menyebutkan perbuatan Yasonna itu telah memainkan hukum. Menurutnya, perbuatan itu tak hanya mengusik PPP tapi juga umat Islam.
"Kami minta Yasonna Laoly untuk menghentikan cara-caranya ini. Saat ini umat islam sudah tidak percaya janji palsu sang menteri. Kami siap melakukan perlawanan." kata Ghazali.
BACA JUGA: Kinerja Nggak Oke, Fadli Zon: Jaksa Agung Layak Diganti
Beberapa di antara demonstran ini terlihat membawa poster bergambar Menteri Yasonna. Namun sangat disayangkan ada beberapa poster yang mencantumkan tudingan bernada SARA. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima TNI Didesak Bentuk TPF
Redaktur : Tim Redaksi