jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah pengamat ekonomi mengaku cukup kaget saat muncul rumor bahwa calon presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak peduli dengan keberadaan koperasi. Padahal, koperasi adalah sokoguru ekonomi, termasuk penyokong ekonomi di pedesaan.
Salah satu pengamat ekonomi tersebut adalah Izzul Muslimin. "Tidak masuk akal (gila) jika Joko Widodo berniat meniadakan koperasi," ujar Muslimin kepada pers di Jakarta, Minggu (6/7).
BACA JUGA: Jokowi Umroh, Fahri Sebut Pencitraan
Menurut Muslimin, Jokowi sudah jelas-jelas menggaungkan revolusi mental dalam perjalanan kampanyenya.
"Yang tidak diinginkan Jokowi adalah jika koperasi itu dimanfaatkan oleh pengurusnya untuk mencari keuntungan sendiri. Koperasi seperti itulah yang tidak diinginkan Jokowi," ujar Muslimin.
BACA JUGA: Pemilik Televisi Diminta Dinginkan Suasana Saat Coblosan
Dari berbagai debat dan dialog yang dilakukan Jokowi dengan berbagai pihak, Muslimin ikut mencatat bahwa Jokowi menginginkan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang punya kemandirian ekonomi, sehingga mereka memiliki daya saing tinggi.
"Koperasi yang ingin diwujudkan Jokowi adalah koperasi yang memang dibangun dari bawah, bukan koperasi seperti yang pernah ada semasa Orde Baru yang dijadikan alat oleh kekuasaan."
BACA JUGA: Jokowi-JK Dinilai Lebih Paham Soal Pertanian
Muslimin juga optimistis, UU tentang Desa yang nanti akan dilaksanakan pemerintahan baru (jika Jokowi menang jadi presiden), bisa difungsikan sebagai medium untuk memberdayakan masyarakat desa, salah satu caranya lewat pendirian koperasi.
"Jokowi lewat program aksinya, akan mengembangkan kewirausahaan (entrepreneurial skills) individual dan kelompok tani, nelayan, peternak agar dapat mengelola usaha tani secara lebih efisien dan menguntungkan yang disediakan oleh pemerintah ataupun korporasi," jelas Muslimin.
Dalam rangka hal-hal tersebut, Jokowi akan membangun bank khusus pertanian, UMKM dan koperasi.
"Jadi aneh jika Jokowi disebut tidak mendukung koperasi," tegas Muslimin.
Jokowi juga menyiapkan program penjaminan stabilitas dan harga hasil pertanian yang terjangkau oleh konsumen melalui distribusi hasil pertanian yang merata dan efisien antardaerah tanpa keuntungan abnormal dalam perdagangan.
Kemudian pemberian insentif/subsidi pemerintah kepada petani, nelayan dan peternak dalam upaya-upaya meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan efisiensi usaha tani, seperti benih, pupuk, pestisida, dan sarana produksi.
"Masa sih, program-program seperti itu, Jokowi tidak melibatkan koperasi," tegasnya. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri tidak Larang Deddy Mizwar Main di Sinetron PPT
Redaktur : Tim Redaksi