jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengatakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi sebelum melibatkan TNI-Polri, gagal.
Sebab, sebelum TNI-Polri terlibat hanya sedikit masyarakat yang patuh.
BACA JUGA: Ormas Jakarta Dukung PSI Gunakan Hak Interpelasi untuk Cecar Anies
Di sisi lain, kegagalan itu akibat dari ketidaktegasan Anies Baswedan dan terkesan kurang serius.
"Barulah setelah Pemprov melibatkan TNI Polri, diikuti keluarnya Perda Covid-19 lalu masyarakat jadi patuh," ungkap Gilbert dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (21/11).
BACA JUGA: Sikapi Kerumunan Pendukung Habib Rizieq, Mahasiswa Gelar Demo di Kantor Anies
Inisiasi Peraturan Daerah (Perda) Covid sendiri, kata Gilbert, berasal dari DPRD DKI. Kemudian, setelah pelibatan TNI Polri pengawasan menjadi ketat.
Dia pun mencontohkan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang langsung menurun. Sebab, berdasarkan data tingkat kepatuhan masyarakat dan angka terkonfirmasi positif menurun drastis.
BACA JUGA: Saran dari Edi agar Hasrat Fraksi PSI Memanggil Anies Bisa Terwujud
"Sikap gubernur yang diskriminatif dalam izin kerumunan, malah terkesan memfasilitasi juga membuat kasus Covid-19 mulai meningkat," katanya
"Sikap diskriminatif ini menimbulkan rasa percaya masyarakat kepada gubernur hilang. Padahal masyarakat membayar sangat mahal untuk berkorban dan mematuhi," ujarnya.
Dengan mengunjungi Habib Rizieq Shihab yang seharusnya diisolasi, tambah dia lagi, Anies terkesan mengabaikan Pergub dan Perda Covid-19 serta melecehkan masyarakat yang selama ini mematuhinya.
Gilbert pun menyarankan Anies melakukan introspeksi dan fokus memperbaiki kesalahan-kesalahannya.
"Lebih baik fokus mengatasi persoalan di DKI, introspeksi dan tidak melecehkan masyarakat biasa. Sedikit pun tidak terdengar penyataan maaf kepada masyarakat," pungkasnya. (mcr3/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama