Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor: SE-542/Seskab/IX/2002 tentang Pengawalan APBN/APBD dengan Mencegah Praktik Kongkalikong dengan oknum anggota DPR yang ditandatangani Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Dalam suratnya, Gamawan meminta para gubernur, bupati dan wali kota, agar mencegah praktik kongkalikong dengan oknum atau lembaga apapun dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan APBN/APBD.
Namun Gamawan tidak menyebutkan secara khusus agar kepala daerah menghindari kongkalikong dengan oknum DPRD. "Melarang kongkalikong dengan siapa saja, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran," kata Gamawan Fauzi kepada Padang Ekspres (Grup JPNN), kemarin.
Permintaan penerima Bung Hatta Anti Corruption Award Tahun 2004 itu, sejalan dengan perkembangan terkini di daerah yang tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2013.
Ruang pembahasan KUA PPAS dinilai rawan terjadi praktik kongkalikong antara oknum eksekutif dengan legislatif. Apalagi jika pembahasannya dilakukan secara tertutup, tanpa dihadiri perwakilan dari elemen masyarakat.
Maka dari itu, Gamawan meminta apabila menemukan adanya kepala daerah, pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau anggota legislatif berkongkalikong atau berkolusi agar membawanya ke ranah hukum. "Langsung saja laporkan ke aparat penegak hukum agar diproses," tegas Gubernur Sumbar periode 2005-2010, itu. (esg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sibuk Layani Pejabat Tinggi, KBRI Dituding Abaikan TKI
Redaktur : Tim Redaksi