"Saya melihat KBRI di Malaysia sudah berubah fungsi menjadi Kedutaan Besar Tamu Indonesia yang dikunjungi oleh pejabat pemerintahan dari Indonesia," kata Anis di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (1/11).
Saking sibuknya KBRI melayani pejabat dari Jakarta, upaya perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) pun terabaikan. Sebab, sumberdaya yang ada di KBRI Malaysia tersedot untuk mengurus kedatangan para pejabat pemerintahan Indonesia selama berada di negeri jiran itu.
"Saya menyebutnya KBRI di Malaysia itu seperti event organizer (EO) yang hanya sibuk mengurus para pejabat, sementara ratusan TKI warga negara Indonesia yang kini menghadapi vonis hukuman mati tidak diurus," tegas Anis Hidayah.
Menurut dia, kasak-kasuk KBRI yang hanya mengurus pejabat pemerintahan di luar negeri tidak saja terjadi di Kuala Lumpur. Di negara lainnya, sebut Anis, KBRI juga melakukan hal serupa.
"KBRI menjadikan pekerjaan mengurus para pejabat pemerintahan di luar negeri sebagai tugas pokoknya. Masalah TKI dan TKW di Singapore, Arab Saudi dan Malaysia dengan alasan kedatangannya ilegal diabaikan begitu saja dan anehnya Presiden SBY merasa nyaman-nyaman saja dengan kinerja KBRI yang seperti itu," ungkap Anis Hidayah. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lima Penyidik Mundur, KPK Akui Ganggu Penyidikan
Redaktur : Tim Redaksi