jpnn.com - BANJARMASIN – Mangkraknya pembangunan Pelabuhan Samudera akibat belum beresnya pembebasan lahan, membuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah Provinsi Kalsel saling lempar tanggung jawab.
Pemprov Kalsel menyatakan, pembebasan lahan di Pelabuhan Swarangan, Tanah Laut, merupakan wewenang pemerintah setempat. Sebab, pemerintah provinsi telah mengeluarkan surat keputusan terkait pelimpahan wewenang soal pembebasan lahan.
BACA JUGA: Driver dan Awak Longboat Diperiksa, Pencarian Korban Lanjut Pagi Ini
Sedangkan Pemerintah Kabupaten Tala beranggapan pelimpahan wewenang dalam bentuk surat keputusan tidak sesuai menurut peraturan perundang-undangan administrasi.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel Bidang Hukum dan Pemerintahan, Surinto mengatakan, hanya gara-gara soal wewenang dan tanggung jawab terkait pembebasan lahan ini membuat pembangunan pelabuhan tersebut menjadi lama.
BACA JUGA: Kisah Suami yang Pusing Punya Istri Terlalu Cantik, Banyak Penggemar, Sampai Kena Guna-guna
“Kami akan mengundang kedua belah pihak ke DPRD Kalsel untuk menyelesaikan masalah ini. Kami hanya sebagai wasit atau fasilitator agar masalah ini benar-benar jelas dan disepakati kedua belah pihak,” ujar Surinto, Minggu (1312) kemarin. (hni/jos/jpnn)
BACA JUGA: Beraattt... PDAM Kota Tarakan Buruk Banget
BACA ARTIKEL LAINNYA... Longboat Terbalik Ternyata Kelebihan Muatan
Redaktur : Tim Redaksi