GMMI Medan Desak Pemerintah RI Bertindak Konkret untuk Membela Hak-Hak Muslim Uighur

Sabtu, 31 Agustus 2024 – 07:39 WIB
Konferensi pers GMMI Medan soal genosida yang dialami etnis Uighur di Tiongkok. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Milenial Muslim Indonesia (GMMI) Medan mengutuk tindakan genosida dan diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur.

Dia berharap pemerintah Indonesia bisa mengambil tindakan soal kekejaman yang dialami oleh etnis Uygur di Xinjiang, Tiongkok.

BACA JUGA: Dunia Hari Ini: Laporan PBB soal Warga Muslim Uyghur Akhirnya Keluar

"Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kami mendesak Pemerintah Indonesia dan DPR RI untuk segera bertindak tegas dalam menyikapi kasus ini," kata Arya Prasetya dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Sabtu (31/8).

Lebih lanjut, Arya mencatat bahwa lebih dari satu juta warga Uyghur telah ditahan di kamp-kamp pendidikan ulang sejak 2017.

BACA JUGA: Daftar Perusahaan Beken yang Diduga Pekerjakan Paksa Muslim Uyghur di Tiongkok

Kamp-kamp ini bertujuan untuk menghapus identitas budaya dan agama komunitas Uighur, yang mengancam keberlangsungan budaya mereka.

"Sebagai bentuk aksi nyata, GMMI Medan akan mengadakan seminar Internasional di perguruan tinggi di Medan. Dialog ini diharapkan dapat memberikan tekanan lebih besar kepada Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terhadap Pemerintah Tiongkok," lanjutnya.

BACA JUGA: Pusat Studi Uighur & Pemuda OKI Indonesia Gelar Roadtrip Demi Perjuangkan Kemanusiaan dan HAM

Dia menjelaskan seminar yang direncanakan ini akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk memahami lebih jauh situasi di Xinjiang dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk membantu Muslim Uighur.

"Kami juga berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat lebih fokus pada isu ini dan mengambil tindakan konkret untuk membela hak-hak Muslim Uighur," jelas Arya. 

Arya menilai dukungan dari pemerintahan baru sangat penting untuk menekan Pemerintah Tiongkok agar menghentikan tindakan penindasan terhadap etnis Uighur.

"Dalam masa pemerintahan yang baru, kami berharap ada kebijakan yang lebih kuat dalam membela hak asasi manusia, khususnya terkait penindasan yang dialami oleh Muslim Uighur," pungkas Arya.(mcr8/jpnn)


Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler