jpnn.com, JAKARTA - Dalam waktu singkat KPK mengamankan dua menteri Kabinet Indonesia Maju atas dugaan kasus korupsi.
Ditangkapnya kedua menteri tersebut dianggap akan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
BACA JUGA: Penampakan Mensos Juliari Batubara Berompi Tahanan KPK
Sehingga hal ini momentum bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP GMNI Arieo Pandiko.
Arieo menilai bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para bawahannya.
BACA JUGA: Menteri BUMN Harus Peka Dengan Kritikan Ahok, Bukan Malah...
"Termasuk melakukan reshuffle kabinet," kata dia lewat keterangan tertulisnya, Kamis (17/12).
Arieo menjelaskan, selain dua menteri yang ditangkap atas dugaan kasus korupsi, beberapa pembantu presiden dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan memenuhi ekspektasi.
BACA JUGA: 2 Wanita dan Pria di Ruang Karaoke, Lagi Main Kuda-kudaan Tanpa Celana Dalam
"Belum lagi isu menteri yang sedang mempersiapkan diri untuk ikut dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Jika presiden tidak melakukan reshuffle, hal ini tentu akan mengganggu jalannya pemerintahan dan tentu masyarakat yang akan merasakan dampaknya," tegas Arieo.
Arieo mengungkapkan untuk mengisi kekosongan posisi Menteri Sosial saat ini, Presiden harus memilih sosok yang benar-benar memahami Pancasila dan UUD 1945.
Tujuannya tak lain agar dapat menerjemahkan visi-misi Presiden Jokowi dan mentransformasikannya pada program-program kementerian.
"Sehingga sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sosok yang saya anggap layak dan sesuai dengan kriteria tersebut adalah Ahmad Basarah," ungkap Arieo.
Pentingnya melakukan reshuffle menurut Arieo, selain untuk mengisi kekosongan jabatan, juga untuk merombak posisi menteri yang saat ini dianggap tidak mampu menjalankan amanat dan tanggung jawab yang diberikan presiden.
"Dari beberapa menteri yang pantas untuk diganti, satu yang paling menarik perhatian adalah Erick Thohir. Menteri BUMN ini kurang mampu menjalankan tugasnya sebagai Menteri BUMN," terang Arieo.
Arieo menilai bahwa Ahmad Basarah yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR dan Ketua Umum Persatuan Alumni (PA) GMNI adalah alternatif sosok yang ideal sebagai calon alternatif Menteri Sosial atau Menteri BUMN.
"Ahmad Basarah yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum PA GMNI adalah sosok nasionalis yang berintegritas dan benar-benar memahami Pancasila serta UUD 1945. Saya yakin beliau mampu menjalankan amanat UUD 1945 khususnya pasal 33 yang menjadi landasan pelaksanaan perekonomian nasional untuk menggerakan perekonomian Indonesia melalui BUMN. Itu adalah modal penting untuk membawa kemajuan bagi jalannya pemerintahan Pak Jokowi dan membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia," katanya. (rhs/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti