jpnn.com, JAKARTA - Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Mirwan Vauly menyatakan partainya bisa menjadi pemenang pada 2024 asal dikelola dengan sungguh-sungguh.
Sebab, mesin partai ini kapasitasnya besar. Amat disayangkan jika belum mampu digerakkan dan dinavigasi dengan benar.
BACA JUGA: GMPG Sebut Iklan Airlangga Berbiaya Jumbo tetapi Elektabilitas Stabil Nol Koma
“Partai Golkar memiliki perangkat infrastruktur berlapis dan berjenjang. Dari level pusat, provinsi, kabupten kota hingga ke kecamatan. Belum lagi Hasta Karya, organisasi sayap dan organisasi kepemudaan yang melekat,” ujar Mirwan dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/1).
Oleh karena itu, lanjut Mirwan, jika seluruh infrastruktur ini yang katanya solid terkonsolidasi, maka tidak mungkin elektabilitas Airlangga tetap nol koma dan Golkar bahkan kini sudah terlempar di urutan ketiga. Di bawah partai Gerindra yang umurnya terpaut jauh dengan partai ini.
BACA JUGA: Kritik GMPG Soal Elektabilitas Airlangga Harus Jadi Autokritik Bagi Golkar
Mirwan pun menuturkan jebloknya elektabilitas ini sebetulnya dipicu banyak hal. Salah satunya soal tradisi baik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar selama ini selalu memberikan dana operasional bulanan kepada setiap DPD di Provinsi dan Kabupaten atau kota, kini sudah tidak ada lagi.
Mereka para ketua-ketua DPD 1 dan 2 mala? dibebankan kewajiban memasang baliho besar di lokasi-lokasi mahal dengan ongkos sendiri.
BACA JUGA: Pengamat Sebut Ada Sinyalemen Golkar Melirik Anies Pilpres 2024
“Tentu saja hal itu sangat memberatkan bagi kader-kader di daerah. Di era kepemimpinan Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie setiap DPD Tingkat I mendapat anggaran rutin Rp 15 juta per bulan dan Kabupaten Kota Rp 5 juta,” ujar Mirwan
Oleh karena itu, lanjutnya, peluang bakal berkembang dan meluasnya simpati masyarakat kepada Golkar di bawah bisa dipastikan bakal hilang.
Belum lagi persoalan elektabilitas ketum Airlangga yang nol koma plus konsolidasi organisasi jalan di tempat.
“Oleh karena itu, di saat bersamaan seperti ini maka memaksakan diri menjadi jadi calon presiden di 2024 sama halnya jika Ketua Umum sedang menyandera partai,” pungkas Mirwan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich