JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon judicial review tentang Pasal 10 Undang-undang 39 tahun 2008. Putusan tersebut menyebutkan bahwa penjelasan Pasal pasal 10 nomor 39 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
"Amar putusannya tadi sudah sangat jelas. Penjelasan undang-undang pasal 10 UU 39 tahun 2008 menyatakan yang menyatakan bahwa wamen jabatan karir bukan anggota kabinet tidak memiliki hukum mengikat," kata Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Adi Warman di Gedung MK, Selasa (5/6).
Ia menyebutkan, sejak amar putusan MK dibacakan, maka jabatan wakil menteri yang kini ada tidak berlaku lagi sampai ada Keppres baru tentang adanya wakil menteri dan dilantik yang baru.
"Orangnya terserah presiden karena itu hak prerogatif presiden, bisa saja itu-itu juga, bisa saja itu diganti. Intinya Keprres-nya harus diperbaharui. Sekarang kita tunggu saja bagaimana presiden menyikapi ini," ucapnya.
GNPK menggugat posisi wakil menteri karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang dijadikan pijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengangkat wakil menteri dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (abu/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tanpa Wamen, Negara Tak Bubar
Redaktur : Tim Redaksi