jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai Golkar akan rugi sendiri jika terlalu lama menunjuk Ketua DPR pengganti Setya Novanto.
“Kalau ditanya sampai kapan batas waktu, ya memang tidak ada durasi paling lambat kapan. Tapi, kalau semakin lama ya tentu Golkar yang rugi sendiri. Menurut kami tinggal tunggu sajalah sementara waktu teman-teman dari Golkar untuk menentukan,” katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/1).
BACA JUGA: Pengusung Hak Angket KPK Tak Layak Jadi Ketua DPR
Dia mengatakan, pimpinan DPR tidak ada masalah jika tidak ada ketua parlemen. Sebab, pimpinan DPR itu bersifat kolektif kolegial. “Seperti pimpinan komisi, kalau ketuanya tidak bisa, ya ada wakil ketua komisi,” ujar Taufik.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Johnny G Plate mendorong agar Partai Golkar segera mengisi kekosongan jabatan ketua DPR setelah Setya Novanto mundur karena tersandung kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
BACA JUGA: Soal Ketua DPR, Apa Lagi yang Ditunggu Airlangga Hartarto?
“Sikap Fraksi NasDem jelas segera isi jabatan posisi ketua DPR,” kata Johnny di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/1).
Dia mengatakan tidak ada hubungannya antara mengisi jabatan ketua DPR dengan revisi Undang-undang MD3. Namun, kata dia, memang ada keterkaitan secara politik. Tapi, juga harus pengisian posisi ketua DPR harus menjadi prioritas.
BACA JUGA: Fahri Ingin Golkar Segera Usulkan Nama Calon Ketua DPR
“Itu prosesnya sangat sederhana karena hanya menunggu usulan dari Fraksi Partai Golkar dan tidak ada pilihan lain selain ditetapkan,” ungkapnya.
Nah, dia mengatakan, yang terjadi sekarang ini adalah butuh pengisian jabatan ketua DPR. Jangan sampai argumentasi di balik-balik, di satu sisi ingin menambahkan jumlah pimpinan agar DPR efektif, tapi di sisi lain sudah ada yang lowong malah pengisiannya ditunda.
Lebih lanjut Johnny mengatakan kalaupun ingin merevisi UU MD3, harus dilakukan secara komprehensif. NasDem menginginkan UU hasil revisi itu diterapkan untuk DPR hasil pemilu 2019 nanti.
Dia mengungkapkan, revisi pragmatis yang dilakukan saat ini argumentasinya harus jelas. “Kalau argumentasinya lemah maka itu akan berimplikasi pada kredibilitas DPR,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Ajukan Ketua DPR Setelah Revisi UU MD3 Tuntas
Redaktur & Reporter : Boy