JAKARTA - Peta politik menjelang pengambilan keputusan terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM, hari ini, kembali cair. Di detik-detik terakhir, Partai Golkar membuat langkah politik mengejutkan. Partai yang selama ini termasuk yang dikelompokkan dalam barisan pendukung kenaikkan BBM malah mengaburkan sikapnya.
Lewat pernyataan resmi yang disampaikan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, partai pemilik suara terbesar kedua di parlemen itu menyatakan, kalau partainya berpandangan bahwa tidak perlu menaikan harga bbm. "Saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM," kata Idrus Marham, di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, kemarin (29/3).
Meski demikian, di poin selanjutnya, partai berlambang Pohon Beringin itu, kata Idrus, tetap menyerahkan urusan menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM pada pemerintah. Golkar menganggap kebijakan menaikkan atau tidak menaikkan BBM adalah domain pemerintah. "Fraksi Partai Golkar di DPR akan mengambil langkah yang dianggap perlu untuk menyuarakan aspirasi rakyat," lanjut Idrus.
Lebih lanjut, beber dia, partainya juga telah mengambil sikap terkait persoalan subsidi. Yaitu, mempertahankan subsidi energi sebesar Rp 225 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012. "Bahwa siaran pers ini juga merupakan instruksi resmi Partai Golkar kepada seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di DPR," pungkas Idrus.
Dimintai keterangan lebih lanjut, Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto juga belum memberi jawaban gamblang terkait sikap fraksinya, saat pengambilan keputusan terkait kebijakan kenaikan harga BBM, hari ini. "Intinya, kami di fraksi juga tetap memandang bahwa (kebijakan kenaikan harga BBM, Red) ini bukan domain kita di DPR, semua kita serahkan pada pemerintah," kata Setya, saat dihubungi, tadi malam.
Apakah ini artinya, Golkar nantinya akan mengambil posisi abstain" Terutama, jika opsi di sidang paripurna DPR hanya memunculkan pilihan menerima atau menolak kebijakan kenaikan harga BBM. "Besok kita lihat saja, yang terbaik untuk rakyat itu yang akan kami ambil," kelit Setya Novanto, lagi.
Terkait dengan isu kenaikan harga BBM yang sudah hampir pasti akan berakhir dengan voting di DPR tersebut, posisi Golkar memang sangat strategis. Di atas kertas, kemana dukungan fraksi pemilik 106 kursi di parlemen itu berlabuh, di situlah kelompok yang yang akan memenangkan voting.
Hingga saat ini, di fraksi pendukung kenaikan harga BBM dengan asumsi tidak ada yang membelot, jumlahnya baru mencapai 260 suara. Terdiri dari Partai Demokrat (148 kursi), PAN (46 kursi), PPP (38 kursi), dan PKB (28 kursi).
Sedang di pihak penolak, jumlahnya mencapai 137 kursi. Terdiri dari PDIP (94 kursi), Gerindra (26 kursi), dan Hanura (17 kursi). Jika PKS yang juga terus mempertegas sikap menolak kebijakan kenaikan harga BBM ikut bergabung, maka total dukungan akan mencapai 194 suara. Hanya berselisih 66 suara dengan kelompok pendukung.
Kemarin, sehari sebelum pengambilan keputusan kenaikan harga BBM di DPR, dinamika politik di parlemen menjadi cukup dinamis. Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah sempat menyampaikan wacana kalau Golkar sudah dipastikan akan mendukung opsi kenaikan harga BBM. Pasalnya, menurut dia, Ketua Umum Aburizal Bakrie sempat mengusulkan kepada Presiden SBY alternative nilai kenaikan harga BBM. Bukan Rp 1.500 seperti yang kemudian diajukan pemerintah, melainkan Rp 2 ribu. Nilai itu disampaikan saat SBY melakukan konsultasi dengan para pimpinan parpol koalisi.
Sementara itu, pasca munculnya pernyataan Jafar yang langsung ditanggapi DPP Partai Golkar, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum langsung menggelar konferensi pers. Bersama Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Anas mengklarifikasi pernyataan itu sekaligus membekukan jabatan Jafar dari Ketua Fraksi untuk sementara.
"Partai Demokrat mengoreksi pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI yang menyatakan bahwa ketum Partai Golkar mengusulkan kenaikan BBM dengan angka tertentu," ujar Anas dalam keterangan pers di ruang Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Anas, pernyataan itu yang kemudian menyebabkan dinamika politik dan kesalahpahaman. Meski tidak menyebut kesalahpahaman yang dimaksud, Anas bermaksud menyasar klarifikasi DPP Partai Golkar yang kemudian menyatakan tidak perlu menaikkan harga BBM. "Saya Ketum dan Sekjen mengoreksi, bahwa pernyataan (Jafar) itu tidak benar," kata Anas.
Menurut Anas, Ketua Fraksi sudah menyampaikan ke DPP bahwa pernyataan itu tidak seperti itu. "Dan tidak dimaksudkan mengganggu relasi yg sehat diantara koalisi," lanjut dia.
Meski sudah diklarifikasi, ternyata kinerja Jafar sebagai Ketua Fraksi diputuskan untuk nonaktif sementara. Anas menyatakan, untuk sementara waktu tugas Ketua Fraksi diambil alih langsung oleh dirinya. "Untuk sementara waktu tugas ketua fraksi saya ambil langsung," ujarnya.
Dalam hal ini, lanjut Anas, Ketum mengkoordinasi tugas fraksi. "Saya dan sekjen bertanggung jawab langsung menjadi panglima atas proses ini. Diharapkan bisa menjadi keputusan yang baik, yang rasional," ujarnya.
Berdasarkan pernyataan itu, Anas ingin menyiratkan keinginan agar fraksi-fraksi yang masih berdiri di dua kaki kembali solid mendukung pemerintahan. Anas menyatakan, kesolidan koalisi penting demi keselamatan ekonomi nasional, dan perlindungan khusus kepada rakyat miskin.
"Kami berharap ini dapat dilanjutkan atas kepentingan bersama, agar pemerintahan makin produktif. Dan menghasilkan manfaat sebanyak-banyaknya bagi kepentingan rakyat," ujarnya.
Sebagai Ketum, Anas berharap agar seluruh anggota setgab bisa berjalan seiring, bisa solid, kompak layaknya sebuah koalisi yg kompak, dan koalisi yg berkomitmen. Koalisi yg disepakati sejak 2009 lalu, ujar dia, bukan hanya dalam konteks kebersamaan politik, tapi juga cita-cita luhur agar pemerintah berjalan efektif, dan menjalankan kebijakan yang bisa menyelamatkan bangsa, dan memuliakan rakyat banyak.
"Setgab sebagai wujud koalisi, diharapkan bisa memegang komitmen, demi mewujudkan produktivitas bagi bangsa," ujarnya.
Anas juga menegaskan kembali urgensi kenaikan harga BBM. Bahwa untuk tujuan keselamatan ekonomi nasional, pembangunan nasional, dan pembangunan yang pro kehidupan rakyat. Partai Demokrat memahami rencana pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM. Jika harga BBM disesuaikan, Demokrat menegaskan agar golongan rakyat miskin, semi miskin, dan kurang mampu betul-betul dilindungi dengan kebijakan nyata. "Yang itu didukung secara konkrit melalui alokasi anggaran yang memadai," tandasnya.
Namun, saat ditanya seperti apa mekanisme kepemimpinan sebagai Ketua Fraksi, tidak ada jawaban dari Anas. Anas dan Ibas langsung meninggalkan ruang konferensi pers tanpa memberi kesempatan tanya jawab. Posisi Anas yang bukan sebagai anggota DPR tidak memungkinkan menjadi Ketua Fraksi sementara. Posisi Ketua Fraksi sementara itu bisa jadi dipegang Ibas yang notabene masih anggota DPR. (dyn/bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Gagal Distribusikan Subsidi
Redaktur : Tim Redaksi