jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) pada awal bulan Desember di Jakarta. Kubu Airlangga Hartato saat ini sedang mengupayakan agar di Munas Golkar kali ini calon ketua umum dipilih secara aklamasi dan hanya ada calon tunggal.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, jika mekanisme pemilihan ketua umum secara aklamasi dilakukan pada Munas, maka partai berlambang beringin ini tidak mencerminkan dirinya sebagai parpol yang demokratis.
BACA JUGA: Mau Prioritaskan Kader Golkar, Airlangga Tak Akan Minta Mahar
Menurutnya, itu sama saja dengan demokrasi di tubuh Golkar akan semakin suram.
"Golkar ini termasuk partai tertua di Indonesia, sudah matang dan melewati berbagai era perpolitikan di Indonesia, dari orde lama, orde baru hingga era reformasi saat ini. Mestinya lebih maju dan demokratis dari partai lain," kata Pangi di Jakarta.
BACA JUGA: Khawatir Golkar Bakal Pecah Lagi, Bamsoet Tolak Pemilihan Ketum Secara Aklamasi
Menurut Pangi, mestinya momen Munas seperti ini dimunculkan kader dan tokoh terbaik Golkar untuk tampil dan menunjukkan kemampuan dan kapasitas mereka, bukan malah memunculkan calon tunggal dan mematikan yang lainnya.
"Kalau seperti ini gayanya, Golkar kembali ke era orde baru. Karena, hanya ingin mempertahankan status quo saja. Partai Golkar adalah partai milik publik tertua di Indonesia, bukan partai milik saham tertentu, bukan partai milik dinasti," jelas Pangi.
BACA JUGA: Ical Lebih Sreg jika Ketua Umum Golkar Terpilih Tanpa Voting
Dia menambahkan, Partai Golkar tidak akan melawan demokrasi, karena partai ini dari dulu penuh dinamika dan memberi ruang kontestasi kepada setiap kader.
Golkar diakuinya memberi ruang gerak pada siapapun untuk memimpin nahkoda partai tersebut.
Pangi pun menyarankan agar Munas Golkar membuka ruang pada kader lain yang secara kapasitas intelektual dan kepemimpinannya sudah mumpuni untuk tampil.
"Karena dengan seperti itu, Golkar akan kelihatan lebih demokratis dan terbuka dan tidak dikapling oleh satu orang atau kelompok tertentu saja yang ingin berkuasa," ujar Pangi.
Sementara itu, Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus mengungkapkan, Partai Golkar dikenal selalu dinamis dan terjadi persaingan sengit antarcalon ketua umum dalam setiap penyelenggaraan Munas.
"Ini merupakan ciri khas Golkar. Oleh karenanya, jika dalam Munas Golkar pada Desember mendatang ada pihak-pihak yang ingin meredam persaingan tersebut dengan memaksakan aklamasi, hal tersebut berbahaya bagi eksistensi Partai Golkar," katanya.(flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia