jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai kembali mengkritisi tindakan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie yang seenaknya memecat kader lantaran berbeda pandangan politik dalam penyelenggaraan pemilu presiden lalu.
Tindakan semacam itu menurut Yorrys membawa partai berlambang beringin itu sekarang lebih kejam ketimbang era Soeharto.
BACA JUGA: Curigai Pansus Pilpres Hanya untuk Cari Uang
"Itu menunjukkan DPP (Golkar) dalam sekelompok kecil telah membawa partai dalam suatu sistem yang otoriter, lebih kejam dari Golkar era Soeharto," kata Yorrys usai acara diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (9/10).
Dia menilai sikap main pecat yang ditunjukkan DPP Golkar sekarang tidak sejalan paradigma Golkar Baru yang coba disematkan pada partai berlambang beringin itu setelah tahun 1999, ketika beralih ke era demokratis moderen, pluralis, yang menjunjung tinggi hak mengeluarkan pendapat.
BACA JUGA: Hatta: Banyak Orang Salah Kalkulasikan Langkah Politik Egois SBY
"Pemecatan 3 kader itu sangat fatal sekali. Kemudian kabarnya ada 8 dipecat, karena 6 di antaranya kritis di rapat pleno. Kalau dipleno saja tidak boleh bicara gimana?" ujarnya menyayangkan.
Karena itulah, sejak 2 Mei 2014, Yorrys bersama ormas-ormas yang ada di partai Golkar intens melakukan komunikasi bagaimana menyelamatkan partai dari dengan mendorong diselenggarakannya Musyawarah Nasional (Munas) sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADRT) partai.
BACA JUGA: Ingatkan DPR Tak Sewenang-Wenang soal Pansus Pilpres
"Munas tidak perlu ada persetujuan DPD I atau II, kecuali Munaslub. Kita harus laksanakan sesuai AD/ART. Pada 2004 Pak JK amanatkan akhir masa jabatan beliau 2009 Desember, tapi dengan besar hati beliau minta dilakukan Oktober," jelasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bursa Mensesneg, Achmad Basarah dan Ara Sirait Bersaing Ketat
Redaktur : Tim Redaksi